Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Silakan Tifatul Umumkan BBM...

Kompas.com - 21/06/2013, 19:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendapat restu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menilai Tifatul memang sudah sepantasnya mengumumkan kenaikan itu karena merupakan tugas "jubir" Presiden.

"Ya, nggak masalah. Nggak apa-apa Pak Tifatul yang umumkan," ujar Fahri dalam diskusi di Hotel Bumi Wiyata, Jumat (21/6/2013).

Fahri menuturkan, meski kader PKS, Tifatul tetap bagian dari kabinet pemerintahan Presiden SBY. Sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul juga berperan sebagai corong pemerintah. "PKS tidak menisbatkan menteri itu milik partai. Jadi, Pak Tifatul umumkan saja harga BBM secepatnya," ucap Fahri.

Meski demikian, Fahri menilai orang yang terbaik untuk mengumumkan kenaikan harga BBM adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden, kata Fahri, akhir-akhir ini sudah jarang menyapa publik. "Harusnya Presiden seperti Obama, setiap pekan ketemu wartawan. Pesan saya ke Presiden, tenang Pak, wartawan nggak gigit kok," imbuh Fahri.

Selain itu, pengumuman yang dilakukan langsung oleh Presiden juga dianggap perlu untuk mengurangi dampak negatif akibat terkatung-katungnya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi selama ini.

Sebelumnya, DPR akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin (17/6/2013). Di dalam rancangan itu, terdapat dana kompensasi seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan (PKS), dan Raskin.

Dengan disahkannya APBN-P 2013 ini, pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada Jumat malam, pemerintah diagendakan untuk mengumumkan harga baru BBM bersubsidi.

PKS bersama tiga fraksi lainnya, yakni PDI-Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, pada rapat paripurna menjadi kelompok penentang adanya kenaikan harga BBM ini. Meski kalah dalam voting pada paripurna, PKS dan PDI-Perjuangan menyatakan akan memantau proses distribusi dana kompesasi yang dinilai rawan diselewengkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com