Menko Kesra: Penerima KPS Bisa Diubah

"Dimungkinkan untuk diperbaiki. Misalnya ada yang sudah meninggal," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Agung menjelaskan, proses perubahan dilakukan dalam forum musyawarah desa atau kelurahan. Proses perbaikan diberi waktu selama program kompensasi berjalan hingga Desember 2013. Hanya, perbaikan itu tidak bisa menambah jumlah penerima KPS, yakni sekitar 15,5 juta keluarga sasaran.

"Jumlahnya tetap 15,5 juta. Kalau diganti 10 ribu keluarga, bisa masuk 10 ribu," kata Agung.

Seperti diketahui, KPS akan digunakan untuk mencairkan program kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsisi. Program beasiswa, beras miskin, dan program keluarga harapan sudah berjalan. Adapun bantuan langsung sementara masyarakat akan berjalan setelah harga baru BBM berlaku.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta agar semua kepala daerah membantu implementasi program kompensasi, khususnya BLSM. Kepala daerah harus menjamin kelancaran pencairan di kantor pos dan mengatasi persoalan yang akan muncul seperti adanya penerima KPS yang tidak berhak.

Seperti diberitakan, pemerintah akan menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Rencananya, harga baru itu akan berlaku Sabtu nanti. Menteri ESDM Jero Wacik akan mengumumkan kenaikan harga itu Jumat besok.