Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Akui Posisi Pejabat Konjen Jeddah Kosong

Kompas.com - 11/06/2013, 11:52 WIB
Edna C Pattisina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengakui bahwa posisi Konsul Jenderal di Jeddah telah kosong selama beberapa bulan. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Selasa (11/6/2013).
"Memang ada beberapa konsul jenderal yang kosong. Di Jeddah kosong karena sedang masa transisi," kata Marty.

Jumpa pers ini untuk memberikan keterangan terkait insiden pembakaran KJRI Jeddah oleh TKI yang mengurus perpanjangan izin tinggal.

Menurut informasi yang dapat dihimpun Kompas, posisi Konsul Jenderal Jeddah telah kosong selama enam bulan. Saat dikonfirmasi, Marty mengatakan akan mencari tahu lagi informasi tentang hal itu.

"Saya tidak tahu persis kosongnya berapa lama. Nanti akan saya lihat lagi datanya," kata Marty.

Ia mengatakan, walaupun KJRI kosong, pihaknya telah mengantisipasi dengan menugaskan orang-orang dari KBRI dan KJRI sekitar Jeddah untuk bertanggung jawab. Selain itu, ada Wakil Konsul Jenderal Jeddah yang bertanggung jawab. 

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di Konsulat Jenderal RI, Minggu (9/6/2013), waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk Konsulat dan berusaha menerobos masuk untuk membakar gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan.

Kru pertahanan sipil, polisi, pasukan khusus, dan ambulans Bulan Sabit Merah turun ke tempat kejadian untuk memulihkan ketertiban. Jalan menuju Konsulat ditutup.

Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" Konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Satu orang perempuan TKI meninggal atas nama Marwah binti Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Nasional
    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Nasional
    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Nasional
    Nasib Pilkada

    Nasib Pilkada

    Nasional
    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com