Depak PKS, SBY Pasti Berhitung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Sudjito menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perhitungan matang untuk mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari barisan koalisi. Ia memprediksi, keputusan mendepak PKS atau tidak akan dilakukan menjelang Pemilu 2014.

"Mendepak (PKS) saat ini agak berat kalau tidak ada suatu alasan atau kasus yang besar," kata Arie, kepada Kompas.com, Kamis (6/6/2013).

Ari mengungkapkan, sikap PKS yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi belum bisa dijadikan alasan kuat untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Apalagi, dari internal PKS sendiri belum satu suara soal ini. Para pengurus PKS baik di pusat mau pun daerah sebagian besar gencar menyuarakan penolakan. Akan tetapi, petinggi PKS yang duduk di kabinet, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring secara terang-terangan mendukung rencana pemerintah.

Sebagai komandan Sekretariat Gabungan (Setgab), kata Ari, Partai Demokrat juga mengikuti dinamika di tubuh PKS. Menurutnya, Presiden SBY yang juga menjabat Ketua Umum DPP Demokrat akan lebih solid menentukan nasib PKS menjelang pemilu.

"Saat pemilu sudah gambling, Partai Demokrat akan lebih solid. PKS ini kan lagi bermanuver karena ingin mengembalikan citranya, tapi belum tentu berhasil," ujarnya.

Sikap PKS yang menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM menimbulkan reaksi dari partai koalisi. Ada yang menilai, PKS tak konsisten karena sebelumnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pemerintah. Tak hanya kali ini PKS mengambil sikap berbeda dengan partai koalisi yang tergabung di Sekretariat Gabungan. Dalam beberapa keputusan, PKS juga berbeda dengan kesepakatan koalisi. Desakan agar PKS didisiplinkan hingga dikeluarkan dari koalisi sempat dilontarkan oleh sejumlah elit parpol koalisi.