"Tifatul Kan Pembantu Presiden, Wajar Berbeda dengan Partai"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, sikap berbeda yang disampaikan anggota Majelis Syuro Tifatul Sembiring, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, adalah hal yang wajar. Tifatul menyatakan mendukung rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap ini berbeda dengan PKS yang gencar menyatakan penolakan.

"Indonesia bersistem presidensial. Wajar, kalau Pak Tifatul sebagai pembantu presiden mendukung kenaikan BBM. Tidak ada sikap yang berbeda di PKS," ujar Mahfudz, Kamis (6/6/2013).

Ia mengungkapkan, apa yang disampaikannya meneruskan respons Presiden PKS Anis Matta menanggapi pernyataan Tifatul.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR asal Fraksi PKS, Sohibul Iman. Ia menilai, sebagai pembantu presiden, wajar jika Tifatul memiliki sikap yang berbeda dengan partai. Selain itu, menurutnya, sikap PKS terkait rencana kenaikan harga BBM belum final. Sohibul mengungkapkan, perbedaan pendapat di internal PKS dipicu hasil rapat badan pekerja Majelis Syuro yang menyatakan sikap PKS harus bersama logika publik. Pernyataan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

"Intinya sikap fraksi kan belum final, masih dalam proses pembahasan. Wajar jika Pak Tifatul berbeda pendapat. PKS harus bersama logika publik, ada yang mengartikan publik menolak, ada juga yang mengartikan publik tak peduli (harga BBM naik) yang penting dapat bantuan (kompensasi)," ujar Sohibul.

Sebelumnya, PKS gencar menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Berbagai spanduk penolakan dipasang di sejumlah wilayah Ibu Kota dan daerah di Tanah Air. Di tengah gencarnya sikap penolakan, Tifatul Sembiring secara terang-terangan menyampaikan sikapnya mendukung pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagai Menkominfo, ia menyatakan akan menyosialisasikan kebijakan pemerintah tersebut. Tifatul juga didapuk sebagai Sekretaris Tim Sosialisasi Kenaikan Harga BBM.