Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad Beberkan Kecanggihan Korupsi BLBI dan Century

Kompas.com - 09/05/2013, 15:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan saat ini praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia sudah semakin canggih. Contoh yang paling terlihat ada pada kasus dana talangan Bank Century dan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Jadi, korupsi ini sebenarnya mengalami evolusi. Praktik tata cara orang melakukan korup yang dulu sederhana melalui pungli dan manipulasi sekarang semakin canggih. Kecanggihan ini pun harus diantisipasi penegak hukum," ujar Samad dalam seminar Perlindungan dan Pengembalian Aset Negara di Hotel Borobudur, Kamis (9/5/2013).

Samad menjabarkan bahwa saat ini praktik korupsi juga tidak lagi bersifat lokal, tetapi sudah transnasional melintasi batas-batas wilayah. Oleh karena itu, Samad menilai perlunya membangun kerja sama dengan negara-negara lain untuk sama-sama berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi. Kerja sama ini dinilai penting agar tidak ada tempat bagi koruptor untuk bisa melarikan aset-aset negara yang dikorupsinya.

"Jangan sampai ada tempat yang aman bagi pelaku korupsi jika berlari dari satu negara ke negara lain. Pencurian aset negara masa lalu ini dipicu adanya suasana kondusif bagi koruptor untuk melarikan aset ke luar negeri," kata Samad.

Praktik melarikan aset negara ke luar negeri ini, kata Samad, terjadi pada kasus BLBI dan dana talangan Bank Century. Samad mengungkapkan ada dugaan modus yang sangat canggih yang dilakukan para koruptor dalam kasus BLBI untuk mengambil aset negara.

Dalam kasus BLBI, contohnya, ketika sebuah perusahan dinyataan sudah tidak mampu lagi, perusahaan diberi kewajiban menyerahkan aset kepada negara.

"Tapi, apa yang dilakukan perusahaan, mereka menyerahkan kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan asetnya dilelang dengan harga yang tidak semestinya. Perusahaan itu kemudian membeli lagi melalui perusahaannya di luar negeri sehingga aset itu kembai lagi jatuh kepada para konglomerat itu," tutur Samad.

Hal serupa, kata Samad, terjadi dalam praktik korupsi dalam kasus Bank Century. "Century juga demikian. Asetnya kembali menggunakan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Oleh karena itu, kami harus menjangkau kejahatan-kejahatan dengan modus canggih seperti ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com