Perwakilan OPM di Oxford, Indonesia Tunggu Respons Pemerintah Inggris

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia sudah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Inggris terkait berdirinya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka di Oxford, Inggris. Pemerintah menilai persoalan ini tidak lazim dan Pemerintah Inggris dianggap tidak mampu mengelola sikap dari pemerintah daerah Oxford.

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan, mungkin pendirian kantor perwakilan OPM sudah sesuai aturan setempat dan bukan sikap resmi pemerintah Inggris. Namun, kata dia, apakah Pemerintah Inggris yang mempunyai hubungan persahabatan dengan Indonesia membiarkan wilayahnya digunakan untuk keperluan yang sifatnya tidak bersahabat dengan Indonesia seperti gerakan separatisme.

"Itu yang kita pertanyakan kepada Inggris. Komunikasi sudah dilakukan. Kita tunggu dari mereka," kata Marty di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/5/2013).

"Kita menganggap ini sangat bertolak belakang dengan semangat persahabatan ke dua negara dan mengharapkan agar mereka bisa betul-betul memahami betapa kita merasa sangat terusik, merasa sangat tidak menerima keadaan seperti itu," lanjutnya.

Seperti diberitakan, Organisasi Papua Merdeka membuka kantor perwakilannya Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah RI sudah bereaksi keras atas pendirian kantor itu. Melalui siaran pers, Duta Besar Inggris di Jakarta Mark Canning menjelaskan, pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan pemerintah Inggris terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan di negara itu.