Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres Alternatif, Jokowi Masih di Atas Angin

Kompas.com - 05/05/2013, 12:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 10 tokoh yang pernah atau tengah memimpin daerah dianggap layak menjadi kandidat capres/cawapres alternatif. Seperti hasil riset atau survei belakangan ini, di urutan teratas masih ditempati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

Menjelang Pemilu 2014 ini, belum banyak muncul kandidat calon presiden dan wakil presiden alternatif. Pemberitaan capres dan cawapres masih dikuasai tokoh-tokoh lama yang kini menduduki pimpinan partai politik.

Padahal, di luar tokoh tersebut, banyak tokoh daerah yang dianggap layak untuk diusung di Pilpres. Hal itu terlihat dari hasil riset Pol-Tracking Institute "Mencari Kandidat Alternatif 2014: Figur Potensi dari Daerah" yang dirilis di Jakarta, Minggu (5/5/2014).

Berikut 10 tokoh alternatif tersebut:

1. Jokowi (skor 82,54)
2. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (skor 76,33)
3. Mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad (skor 70,38)
4. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (skor 70,31)
5. Bupati Kutai Timur Isran Noor (skor 70,14)
6. Mantan Gubernur Sumatera Barat yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (skor 70,01)
7. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang (skor 69,93)
8. Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto (skor 69,78)
9. Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang (skor 68,39)
10. Mantan Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat (skor 68,38).

 

Bagaimana skor tersebut bisa muncul? Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Handa Yuda mengatakan, awalnya pihaknya menyusun 100 tokoh yang pernah menjadi kepala daerah di era reformasi atau dipilih langsung oleh rakyat. Dari 100 tokoh itu, kemudian diseleksi menjadi 14 tokoh terbaik melalui beberapa focus grup discussion.

Sebanyak 14 tokoh terbaik itu kemudian dinilai oleh 100 juri melalui wawancara langsung atau melalui kuesioner antara Maret-April 2013 . Mereka yang menjadi juri berlatar belakang akademisi bergelar profesor, rektor/guru besar universitas terkemuka, politisi, pakar berbagai bidang bergelar doktor, politisi senior berbagai parpol, pimpinan LSM, tokoh masyarakat dan agama, jurnalis dan tokoh media massa, pengamat politik, serta tokoh pemuda dan mahasiswa.

Aspek yang dinilai, yakni integritas, intelektual/gagasan, visioner, leadership skill, pengalaman prestatif, keberanian mengambil keputusan, komunikasi publik, aspiratif dan responsif, penerimaan publik, dan penerimaan partai.

Hanta menambahkan, riset itu dilakukan lantaran publik mulai jenuh terhadap "menu" yang ditawarkan parpol. Tokoh lama ingin kembali maju kembali di Pilpres 2014 . Padahal, kata dia, banyak figur daerah yang sukses memimpin daerah dan berpotensi menjadi pemimpin nasional. Mereka layak diangkat untuk menambah "menu" calon pemimpin selanjutnya.

"Persoalan disambut publik seperti apa, paling tidak kita sampaikan mereka punya potensi," pungkas Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

    Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

    Nasional
    Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

    Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

    Nasional
    Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

    Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

    Nasional
    Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

    Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

    Nasional
    Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

    SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

    Nasional
    Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

    Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com