Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ignatius Mulyono: Menpora yang Urus Sertifikat Hambalang

Kompas.com - 02/04/2013, 15:05 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, mengatakan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengurus sertifikat lahan Hambalang. Ignatius membantah disebut sebagai pihak yang mengurus sertifikat Hambalang tersebut.

"Lho, sertifikat kan urusannya Menpora, bukan saya," kata Ignatius saat ditanya siapa yang mengurus sertifikat lahan tersebut. Ignatius mengungkapkan hal ini seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi bagi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, Selasa (2/4/2013).

Namun, Ignatius tidak menyebut siapa Menpora yang dimaksudnya. Sebelumnya, Ignatius mengaku diminta Anas dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk menanyakan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai surat keputusan BPN (SK) yang merupakan dasar penerbitan sertifikat lahan Hambalang tersebut. Saat itu, sekitar akhir 2009, Anas masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Ketika itu pula, Menpora dijabat Andi Mallarangeng. Hari ini, Ignatius mengaku kembali menjelaskan kepada penyidik KPK megenai permintaan Anas soal lahan Hambalang tersebut.

"Saya sampaikan saya diminta tanya ke BPN tentang tanah Menpora," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada uang yang mengalir ke BPN untuk mengurus sertifikat lahan Hambalang ini, Ignatius mengaku tidak tahu. "Enggak tahu, soalnya bukan saya yang urus," kata politikus Partai Demokrat itu.

Pemeriksaan Ignatius sebagai saksi Anas ini merupakan yang kedua setelah dia dimintai keterangan pertama kali pada 27 Februari lalu. Seusai diperiksa KPK pada pemeriksaan Februari lalu, Ignatius mengaku menyerahkan surat keputusan BPN yang diminta itu kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Selain memanggil Ignatius, KPK memeriksa saksi lainnya, yakni Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Eva Ompita Soraya dan staf fraksi Partai Demokrat Nuril Anwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

    Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

    Nasional
    PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

    PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

    Nasional
    Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

    Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

    Nasional
    PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

    PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

    Nasional
    Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

    Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

    Nasional
    Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

    Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

    Nasional
    Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

    Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

    Nasional
    Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

    Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

    Nasional
    KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

    KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

    Nasional
    Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

    Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

    Nasional
    Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

    Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

    Nasional
    Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

    Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

    Nasional
    Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

    Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

    Nasional
    POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

    POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

    Nasional
    Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

    Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com