Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perangi Demam Berdarah dengan Riset

Kompas.com - 27/03/2013, 22:07 WIB
Nasrullah Nara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Tren kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Tanah Air setiap kali musim hujan, belum diikuti langkah revolusioner untuk menanggulanginya. Di tengah kemajuan teknologi kesehatan dan medis,  upaya memerangi penyakit tersebut sudah saatnya ditempuh dengan pendekatan riset.    

"Seharusnya pemerintah mulai alokasikan anggaran riset untuk memerangi DBD di Indonesia," kata Anggota Komisi  IX DPR RI, Zuber Safawi di Jakarta, Rabu (27/3/2013) malam.  

Menurut Zuber,  tampaknya upaya fogging atau (pengasapan) untuk memberantas jentik belum menunjukkan hasil yang sukses. Buktinya tiap tahun kasus DBD selalu saja meningkat," tambah dia.  

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, dalam beberapa kasus yang diamati, efektivitas fogging dipertanyakan.   Biasanya, fogging yang menggunakan insektisida tersebut dilakukan setelah terjadinya kasus di suatu wilayah.    

"Namun, terkadang turunnya petugas fogging sampai seminggu setelah kasus DBD pertama kali muncul, bahkan ada yang sampai 20 hari, nyamuknya sudah berkembang biak kemana-mana," urai Zuber.   

Insektisida juga dikhawatirkan dapat memberi efek resisten (kebal) terhadap nyamuk dalam jangka panjang, dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia itu sendiri.   Pemberantasan seluruh jentik nyamuk pun dinilai terlalu sulit.   Terlalu banyak tempat yang tergenang air, terutama yang disukai nyamuk Aedes aegypti (nyamuk pembawa virus dengue)  berkembang biak, harus diawasi.   Bahkan di antaranya sering tak terduga oleh masyarakat, misalnya pada dispenser air minum, kotak air di belakang kulkas, alas pot bunga, dan komponen pendingin udara (AC).  

Selain itu, Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait dengan pemberantasan penyakit bersumber dari nyamuk. Ia menunjuk pada kebijakan pemerintah Malaysia dan Singapura yang "memaksa" penduduk untuk ikut memberantas sarang nyamuk penyebar DBD.   Di Kedua negeri tetangga  itu, ada undang-undang   yang memberikan sanksi denda bagi penduduk yang terbukti di rumahnya terdapat jentik nyamuk.    

Zuber menyarankan agar riset dikembangkan khususnya dalam pemberantasan virus dengue melalui vaksinasi.  Ia mengingatkan,  saat ini sudah berhasil ditemukan vaksin untuk virus dengue yang dikembangkan salah satu perusahaan vaksin asal Perancis.   Namun, efektivitasnya masih terus diuji, mengingat terdapat empat varian (serotipe) virus Dengue yang menjadi penyebab utama penyakit DBD.       

"Dengan dukungan yang tepat, saya yakin para ilmuwan Indonesia lebih mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, di samping kita memiliki sampel virus langsung yang lebih banyak," urainya.  

Ia menegaskan,  Indonesia perlu melakukan inovasi dalam penanggulangan DBD mengingat potensi penyakit ini semakin besar terlebih adanya faktor perubahan iklim global.   Indonesia menduduki peringkat dua penderita DBD di dunia setelah Brasil. 

Menurut data Kementerian Kesehatan, dari tahun 2009 hingga 2011, jumlah rata-rata kasus akibat virus dengue adalah 126.908 kasus, dengan angka  kematian mencapai 1.125 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com