Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggito Abimanyu Sempat Tak Boleh Masuk DPR

Kompas.com - 21/03/2013, 14:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada kejadian menarik saat Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu menyambangi Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2013) siang. Ia sempat tak diperbolehkan masuk ke gedung itu karena tidak membawa ID card.

Biasanya, untuk masuk ke dalam Gedung Parlemen, setiap tamu memang harus mengenakan ID Card. Ada pengumuman di pintu masuk gedung yang memberitahukan setiap orang harus memakai kartu identitas. Namun, pengumuman itu biasanya tidak berlaku bagi para pejabat yang datang ke Kompleks Parlemen. Dengan pengawalan ketat, mereka bisa langsung masuk dengan leluasa.

Namun, kali ini Anggito datang seorang diri dengan menjinjing tas dan memegang sebuah dokumen. Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu kemudian ditegur petugas keamanan karena tak memakai ID Card. Sang petugas itu tak menyadari bahwa orang yang ditegurnya adalah pejabat eselon I di Kementerian Agama.

Setelah menjelaskan kedatangannya, Anggito pun diperkenankan masuk. Tetapi, sesampainya di dalam gedung, Anggito juga tidak diperkenankan masuk ke lift khusus anggota Dewan. Seorang petugas keamanan meminta Anggito menggunakan lift non-anggota Dewan dan lift barang yang ada di belakangnya. Anggito pun menuruti instruksi sang petugas dan mengambil jalan menuju lift lainnya.

Kedatangan Anggito ke Kompleks Parlemen adalah untuk menjadi pembicara dalam diskusi "Dana Talangan Haji, Solusi atau Masalah?" yang dilaksanakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lantai 3 Gedung Nusantara I DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com