Jhonny Allen: Pasar Bebas Caketum Bikin Kacau

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen mengatakan, Majelis Tinggi mendorong mekanisme aklamasi diterapkan dalam penetapan ketua umum baru pada Kongres Luar Biasa (KLB). Mekanisme aklamasi ini dinilai yang paling aman dari potensi kericuhan yang akan terjadi.

"Aklamasi itu demokratis juga. Bayangkan kalau dibiarkan pasar bebas, akan kacau jadinya. Sama saja dengan di rumah kalau tidak ada aturan bagaimana, sembarangan aja?" kata Jhonny saat dihubungi Minggu (17/3/2013).

Jhonny mengatakan, saat ini setiap kader dipersilakan mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain untuk menjadi ketua umum. "Tetapi, nantinya kami berharap hanya ada satu calon dan itu akan diterima semua oleh kader Demokrat," ucapnya.

Ia pun membantah mekanisme musyawarah mufakat sebagai ajang untuk menjegal calon-calon yang saat ini bermunculan. "Tidak ada jegal-menjegal. Yang ada hanya aturan tentang siapa yang maju, jelas dong perlu aturan mainnya. Lagi pula musyawarah mufakat ini kan salah satu bentuk demokrasi," kata Jhonny.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Demokrat lainnya, Max Sopacua. Max mengatakan, tidak ada istilah pasar bebas pada KLB. "Ini kongres luar biasa, jadi semuanya harus lebih tertata, berbeda dengan kongres lima tahunan," ucap Max.

Ia juga mengatakan, mekanisme aklamasi ini dilakukan lantaran saat ini banyak kader yang ingin maju sebagai ketua umum. "Belum ada apa-apa semua orang mau maju, harus ada ketentuannya. Jadi aklamasi lebih baik," tuturnya.

Bursa kursi Ketua Umum Partai Demokrat kini kian panas dengan munculnya sejumlah nama yang digadang menjadi pengganti Anas Urbaningrum. Dari kalangan internal nama yang disebut-sebut yakni Hadi Utomo (mantan Ketua Umum Partai Demokrat), Marzuki Alie (Wakil Ketua Dewan Pembina), Edhie Baskoro Yudhoyono (Sekjen), dan Ny Ani Yudhoyono. Sementara dari kalangan eksternal yakni Djoko Suyanto (Menkopolhukam), Jenderal TNI Pramono Edhie (Kasad), dan Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan).

Seluruh kandidat akan dipilih dalam forum Kongres Luar Biasa yang akan dilakukan pada tanggal 30-31 Maret 2013 di Denpasar, Bali. Beberapa pandangan berkembang terkait syarat calon ketua umum Partai Demokrat mulai dari tidak bolehnya calon eksternal hingga ketentuan posisi dan masa pengabdian sang calon selama di Demokrat. Bahkan, belakangan beberapa politisi senior Demokrat mendukung wacana aklamasi di mana SBY selaku Ketua Majelis Tinggi berhak memilih satu calon yang kemudian disetujui semua peserta kongres.