APPSI Minta Rp 33 Triliun untuk Naikkan Produktivitas Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), meminta alokasi anggaran sebesar Rp 33 triliun untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Minimal, tiap provinsi mendapatkan Rp 1 triliun.

Dalam perbincangan Kompas melalui telepon Jumat (15/03/2013), petang, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo -- yang juga Gubernur Sulsel --  menegaskan, sejumlah isu strategis pertanian yang harus dibicarakan secara konkret. Di antaranya, isu swasembada beras 10 juta ton, kemungkinan untuk menolak impor dan bagaimana kesiapan dari dalam negeri serta menghadapi open skyling tahun 2015.

Syahrul menggarisbawahi hasil pertemuan Round Table Nasional Optimalisasi Pertanian dan Perikanan Menuju Asean Economic Community (AEC) 2015, di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (15/03/2013). Pertemuan itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan dan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chaerul Tanjung.

"Tiap provinsi minimal membutuhkan Rp 1 triliun, khusus untuk mengatasi masalah pertanian. Artinya, Rp 33 triliun untuk semua provinsi di Indonesia," kata Syahrul.

Khusus untuk Sulsel, preverensi petani terhadap komoditas lima tahun terakhir, di antaranya, padi masih menjadi komoditas primadona. Jagung dan rumput laut juga sangat diminati petani. Kakao dan udang mulai bangkit. Adapun ternak sapi berkembang pesat.

"Sayangnya, hampir 12 tahun, irigasi kami tidak pernah diperbaiki dan jika terjadi lowsis, akan sangat berbahaya. Saya yakin, kondisi seperti ini, terjadi hampir di seluruh Indonesia," ujarnya.

Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khusus untuk di Sulsel, dibutuhkan 24 unit silo dryer dengan kapasitas 3000 ton, revitalisasi pengairan, pembangunan 2 gudang pupuk, modernisasi perikanan tangkap, revitalisasi pabrik gula, dan optimalisasi kakao.

Sementara, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung menilai, sektor pertanian sangat penting dalam membangun sebuah daerah. Apabila dikelola baik, sektor pertanian mampu mengatasi persoalan kemiskinan. "Sekitar 34 persen angka kemiskinan diserap sektor pertanian dan kontribusinya ke PDRB hanya 14 persen," ungkap Chaerul.

Pertanian jika mampu diindustrialisasi, akan berdampak pada terjadinya peningkatan yang signifikan. Karena itu, masalah pertanian bukan hanya sebatas petaninya saja, tapi juga industrinya. "Usaha tani dan agroindustri bisa menyerap tenaga kerja dengan signifikan. Sekarang, masalah kita adalah kemiskinan dan kesenjangan serta pengangguran. Sudah saatnya kita lakukan revitalisasi di bidang pertanian," terangnya.

Chaerul menjelaskan, ada tiga hal yang saat ini sedang dikaji KEN bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama, subsidi yang begitu besar mencapai Rp300 triliun untuk energi, BBM dan listrik. Angka tersebut harus dikurangi tanpa menimbulkan efek.

Kedua, adalah persoalan pangan. Terjadinya fluktuasi harga pangan beberapa hari terakhir, seperti sapi dan bawang putih menjadi perhatian serius semua kalangan. 

Ketiga, kemiskinan dan kesenjangan.  "Hasil diskusi pada round table ini akan disampaikan ke Presiden dalam waktu dekat," tuturnya. Dia menyatakan, saat ini anggaran pemerintah pusat untuk sektor pertanian tidak kurang dari Rp 60 triliun. Tapi, arahnya belum pas sehingga subsidi input belum dirasakan oleh para petani kita.

Turut hadir, Gubernur Banten Ratu Atut Choisyiah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Maluku Utara Thayib Armaiyn, Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, dan Gubernur Sulawesi Barat l Anwar Adnan Saleh. Juga hadir Wagub Gorontalo Idris Rahim, Wagub Kalimantan Tengah Achmad Diran, Wagub Sulawesi Tengah Sudarto, Wagub Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, dan Wagub Sulawesi Tenggara Saleh Lasata.