Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Serahkan Sepenuhnya pada Parpol

Kompas.com - 27/02/2013, 23:43 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan presiden selama ini diharapkan jangan hanya menggerutu, tetapi mengambil bagian untuk memunculkan calon presiden dan calon wakil presiden berkualitas untuk Pemilu 2014.

Jangan menyerahkan proses itu sepenuhnya pada partai politik karena sebagian partai justru bermasalah dengan kasus korupsi atau dilanda konflik internal.

"Masyarakat harus menjadi subyek yang menentukan siapa sosok terbaik untuk menjadi presiden lima tahun mendatang," kata pengajar sosiologi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Pemilu presiden tahun 2014 tinggal 1,5 tahun lagi, tetapi bursa calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) masih dipenuhi nama-nama lama.

Mereka juga masih berkutat pada pencitraan daripada pengenalan visi dan misi untuk kemajuan bangsa. Nama-nama yang beredar sebagai kandidat masih itu-itu saja, bahkan sebagian sudah pernah berkompetisi dalam pemilu sebelumnya.

Akibatnya, tidak banyak alternatif pilihan pemimpin bangsa ke depan. Arie Sujito berharap masyarakat lebih aktif lagi untuk mencari orang-orang terbaik untuk memimpin bangsa.

Masyarakat sipil harus menjadi subyek yang menentukan proses pemilihan presiden, bukan obyek yang hanya dibutuhkan saat pemilihan lalu diabaikan seusai pemilihan.

"Kita jangan hanya menunggu reformasi partai karena itu sulit terjadi di tengah berbagai kasus yang membelit partai, seperti masalah korupsi dan konflik internal. Apalagi, capres dan cawapres dari partai tampaknya hanya sibuk bertarung pencitraan," katanya.

Para capres dan cawapres yang beredar di masyarakat perlu diberi panggung untuk mengadu gagasan tentang berbagai soal bangsa. Para calon mesti diuji untuk menemukan jalan keluar terhadap masalah bangsa.

Hal itu bisa melalui forum di depan publik, seperti debat, diskusi, atau seminar. Dengan begitu, masyarakat bisa mencermati pemikiran, visi, dan misi masing-masing capres dan cawapres.

"Debat harus dimulai dari sekarang sehingga publik bisa menilai mana calon-calon yang memang bisa menyumbangkan ide untuk kemajuan bangsa ke depan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com