TNI Tuntut Komisioner Komnas HAM Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersinggung atas pernyataan seorang komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, yang mengatakan bahwa TNI lalai saat diberondong peluru oleh Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di tanah Papua, Kamis (21/2/2013).

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, Natalius Pigai harus meminta maaf kepada keluarga besar TNI atas pernyataannya itu. Menurut dia, pernyataan Pigai mencederai perasaan keluarga TNI yang tengah berdukacita.

"Bayangkan saja. Prajurit TNI bertugas di sana meninggalkan istri dan anak-anaknya, tapi masih ada yang menyatakan seperti itu. Kami minta Natalius Pigai meminta maaf secara nasional," kata Iskandar kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Menurut Iskandar, pernyataan Natalius sangat bertentangan dengan apa yang terjadi pada saat penyerangan sadis itu berlangsung. Dalam peristiwa di Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya, TNI tengah beraktivitas di pagi hari. Sementara itu, di Sinak, Puncak Jaya, beberapa jam kemudian, TNI tengah mengambil alat komunikasi di bandara.

Iskandar pun menegaskan, pernyataan Pigai telah dimuat dan beredar di media masa di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, dia meminta Pigai meminta maaf di media massa Indonesia. "Harus dari Sabang sampai Merauke juga dia meminta maaf," katanya.

Iskandar menjelaskan, penugasan prajurit TNI di suatu wilayah terdiri dari dua jenis. Pertama, penugasan di daerah perbatasan dan daerah rawan. Kedua, penugasan kewilayahan karena prajurit yang bertugas di daerah bergabung dengan elemen masyarakat di wilayah tersebut.

Sebelumnya diberitakan, komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan, ketidaksiagaan TNI menjadi salah satu penyebab penembakan anggota TNI oleh kelompok yang diduga Gerakan Pengacau Keamanan di tanah Papua. Menurut Pigai, saat penembakan terjadi, TNI tengah tertidur dan bersantai sehingga delapan anggota TNI dan tiga warga sipil tewas mengenaskan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menduga kuat, kelompok separatis bertanggung jawab atas penembakan itu. Penembakan terjadi pada Kamis (21/2/2013) di Tinggi Nambut Puncak Jaya dan Sinak Puncak Jaya, Papua.