Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas "Non-Aktif", Ruhut Sibuk Terima Ucapan Selamat

Kompas.com - 09/02/2013, 00:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mencopot Anas Urbaningrum dari ketua umum, tetapi mengambil alih semua kewenangan, Jumat (8/2/2013) malam, disambut gembira Ruhut Sitompul. Selama ini, Ruhut memang kerap bersuara keras agar Anas segera mundur lantaran sering dikaitkan dalam perkara hukum.

"Ya, terima kasih. Akhirnya benar kan apa kataku kemarin-kemarin," ujar Ruhut, Jumat (8/2/2013), saat dihubungi wartawan. Dia mengaku meski dulu kerap dicibir lantaran selalu menyerang ketua umum partainya sendiri, kini ia justru mendapat banyak ucapan selamat.

"Dari tadi setelah Pak SBY pidato, aku terus terima telepon ucapan selamat. Ini masih banyak lagi yang tunggu," seloroh politisi yang juga seorang komedian ini. Ruhut mengaku, dia juga dihubungi para "sekutu" Anas yang selama ini mendukung mantan Ketua Umum PB Himpunan Islam Indonesia (HMI).

Para "sekutu" Anas itu, lanjut Ruhut, mengucapkan selamat lantaran Ruhut menang dalam pertarungan politik di internal Demokrat. "Itulah aku bilang, ini bukan aku yang menang, tapi kebenaran yang menang. Ini semua kehendak Tuhan, akan indah pada waktunya. Padahal, dulu kayak apa mereka sama aku. Tapi enggak apa-apa, aku orangnya kan gitu," ucap Ruhut.

Ia pun bersimpati kepada Anas. Ia berharap keputusan SBY ini bisa membuat Anas lebih fokus mengurus kasusnya. "Saya kasihan sama Anas," ucap Ruhut.

Seperti diberitakan, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan bahwa kepemimpinan Partai Demokrat kini diambil alih oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Semua instrumen Dewan Pimpinan Pusat, seperti fraksi, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang, kini bertanggung jawab penuh kepada SBY.

Meski tidak dicopot dari kursi Ketua Umum sekaligus tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi, Anas diminta fokus pada dugaan persoalan hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dengan harapan keadilan benar-benar tegak, dan tim hukum Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum," ujar SBY dalam konferensi pers di Cikeas.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Demokrat "Terjun Bebas"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com