Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Pengganti Anis Matta dari Komisi Keuangan

Kompas.com - 02/02/2013, 17:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammad Anis Matta langsung menyatakan mundur dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR yang membawahi bidang keuangan setelah dipilih sebagai presiden baru Partai Keadilan Sejahtera. Siapakah pengganti Anis Matta untuk menduduki kursi DPR 2?

Politisi senior PKS yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengatakan, Majelis Syuro telah memilih kader PKS yang menggantikan Anis Matta di DPR. Namun, ia belum mau membuka identitas politisi PKS yang akan menduduki jabatan itu.

"Yang jelas, itu kan bidang keuangan, ya pasti harus dari Komisi Keuangan. Sabar sajalah ya, nanti pasti disampaikan," ujar Tamsil, Sabtu (2/2/2013), di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta.

Sementara itu, Ansory Siregar, politisi senior PKS lainnya, mengatakan, pengganti Anis Matta baru akan disampaikan pada Senin (4/2/2012) mendatang. "Insya Allah hari Senin sudah ada," kata Ansory, saat dijumpai di lokasi yang sama.

Saat ini, Presiden PKS Anis Matta tengah mengadakan rapat tertutup dengan sejumlah anggota DPR dari Fraksi PKS dan juga pengurus DPP PKS. Selain Ansory dan Tamsil, hadir pula sejumlah politisi yang hadir yakni Wakil Ketua Komisi IX Jazuli Juwaini dan Anggota Komisi II Yan Herizal.

Jazuli mengatakan, pertemuan kali ini adalah rapat pleno internal pertama yang dipimpin Anis Matta. Menurutnya, pertemuan ini hanya untuk membahas strategi konsolidasi internal partai pascamundurnya Luthfi Hasan Ishaaq sebagai Presiden PKS.

Luthfi mengundurkan diri setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com