Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Siapa Tahu Raja Dangdut Jadi Presiden?

Kompas.com - 03/12/2012, 15:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan hingga saat ini belum secara khusus membahas pengusungan kadernya, Rhoma Irama, sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Hanya, PPP menyambut baik dorongan Rhoma menjadi capres. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy alias Romi melalui pesan singkat, Senin (3/12/2012), menyikapi wacana Rhoma menjadi capres.

Romi mengatakan, pihaknya melihat berbagai aspek untuk mengusung seseorang menjadi capres, seperti modal popularitas, kapasitas, kepantasan, dan elektabilitas. Setidaknya, kata dia, Rhoma sudah memiliki modal popularitas sebagai raja dangdut.

"Tinggal modal selanjutnya saja dipupuk dan dilakukan test the water. Siapa tahu dari raja dangdut jadi presiden republik? Wong pemilih sekarang kadang-kadang perilakunya tidak bisa diduga," kata Romi.

DPP PPP, tambah Romi, bergerak sesuai amanat Mukernas di Lirboyo pada Januari 2012 lalu terkait pencapresan. Amanat itu, yakni menginventarisasi dan mencermati putra-putri terbaik bangsa yang pantas diajukan sebagai capres atau cawapres.

"Baik dari dalam maupun dari luar partai politik, karena itu, PPP mempersilakan kepada masyarakat untuk menilai pencalonan Rhoma tersebut. Pada saatnya, DPP PPP akan menyikapinya," pungkas dia.

Di PPP, Rhoma tercatat sebagai juru kampanye PPP pada era 1980-1990-an. Jabatan terakhir Rhoma di PPP disebut sebagai Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP masa bakti 2007-2011. Selain PPP, Partai Kebangkitan Bangsa juga mengaku melirik Rhoma sebagai capres.

Baca juga:
PPP Seriusi Rhoma Irama
Muhaimin: Semakin Diejek, Rhoma Semakin Populer

Rhoma: Jadi Capres Bukan Ambisi, Melainkan Kewajiban

Jadi Capres, Rhoma Klaim Mendapat Restu PKB
FOTO: Baliho "Rhoma Irama for Presiden"
Rhoma Belum Tentukan Cawapres 2014
Isu SARA Tak Halangi Tekad Rhoma Jadi Capres
 

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com