Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK: Dirut PT PAL Terima SMS Pemerasan

Kompas.com - 20/11/2012, 17:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan (BK) belum mendapatkan bukti-bukti baru dari pemanggilan tiga direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dugaan pemerasan yang diadukan Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu. Tetapi, Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin mengaku memiliki bukti berupa pesan singkat yang bisa mendukung dugaan itu.

Barang bukti ini akan disertakan selanjutnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua BK M Prakosa, Selasa (20/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Kami katakan dari PT PAL, ada pesan singkat dan telepon cukup banyak kepada dirut dan direktur keuangan. Dirut bilang pesan ini sudah dihapus, tapi dia bilang nanti seandainya diperlukan akan kami dapatkan," ujar Prakosa.

Pesan singkat itu diduga berasal dari anggota Dewan yang dilaporkan Dahlan Iskan beberapa waktu lalu. Pertama kali, Dahlan melaporkan kasus dugaan pemerasan di PT PAL yang melibatkan seorang anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar, Idris Laena. Namun, Laena membantah tudingan Dahlan. Prakosa menyatakan, jika anggota dewan yang bersangkutan membantah telah mengirimkan pesan itu, BK memiliki fakta lain yang dinilai cukup kuat. Fakta itu terkait dengan pertemuan-pertemuan antara direksi BUMN dengan anggota dewan yang dilakukan di luar gedung DPR.

"Ada yang disampaikan tentang pertemuan-pertemuan dengan oknum anggota dewan. Pertemuan ini terjadi di luar DPR dan lebih dari dua kali. Ini patut dicurigai," kata Prakosa.

Di dalam pertemuan itu, Prakosa menjelaskan para direksi BUMN juga mengakui adanya permintaan jatah terkait penyertaan modal negara. "Persentasenya berbeda-beda ada yang 1 persen, di atas 1 persen, ada juga yang sampai 5 persen," kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Di dalam pertemuan itu juga tidak hanya dihadiri oleh Direktur Utama, tetapi juga jajaran direksi lainnya. Sehingga, jika ada anggota dewan yang mengelak ada saksi lain yang menguatkan.

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Nasional
    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Nasional
    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Nasional
    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    Nasional
    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com