Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Uang Masih Akan Dominasi Pemilu

Kompas.com - 19/11/2012, 20:49 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Indonesia Network Election Survey medio 5-21 Oktober 2012 menemukan, 50,3 persen responden memilih partai politik karena faktor uang. Pertanyaan yang diajukan kepada responden, apakah yang dikenal dan disukai dari parpol. Responden mengatakan, uang adalah salah satu faktor utama.

"Itu artinya politik uang masih akan mendominasi pemilu legislatif," kata Direktur Data Indonesia Network Election Survey (INES) Sudrajat Sacawitra dalam pemaparan survei di Galeri Cafe, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Menurut Sudrajat, 22,4 persen responden memilih parpol berdasarkan iklan. Adapun responden yang tertarik dengan program parpol hanya 17,2 persen. Responden yang mengaku tertarik dengan visi parpol hanya sebanyak 10,1 persen.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Advokasi Gerindra Habbiburohman mengatakan, potret uang becermin pada realitas. Politik uang, terangnya, tidak selamanya terjadi dalam konteks sederhana. Menurut dia, politik uang dan iklan saling berkaitan satu sama lain.

"Bisa dilihat dari iklan Golkar mengenai bantuan ke UKM (usaha kecil dan menengah). Begitu pula dengan Hatta soal iklan pembangunan masjid. Itu turut memberikan andil bagi keterpilihan partai di mata responden," ujar Habbiburohman.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa melihat, politik uang adalah kegagalan parpol dalam pendidikan politik. Kegagalan itu, lanjutnya, dapat diasosiasikan dengan macetnya program dan visi-misi parpol untuk sampai ke masyarakat. Pasalnya, parpol lebih mengutamakan materi daripada menyampaikan pendidikan politik lewat program dan visi-misi.

"Akibatnya, pemilih lebih mengenal parpol ini banyak duitnya, maka saya pilih. Ini kan bahaya," tutur Saan.

Metodologi survei INES dengan menggunakan random sampling. Jumlah sampel asli sebangak 6.000 responden. Namun, jumlah responden yang dapat dianalisis sebesar 5.996. Margin error sebesar +/- 2,5% dengan tingkat kepercayaan 98 persen. Persentase dari responden perempuan dan laki-laki adalah 50:50.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Nasional
    PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

    PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

    Nasional
    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Nasional
    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Nasional
    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Nasional
    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    Nasional
    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

    Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    Nasional
    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Nasional
    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    Nasional
    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    Nasional
    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com