Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telusuri, Pihak yang Mendorong Grasi Ola

Kompas.com - 12/11/2012, 23:54 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk menelusuri pihak-pihak mana saja yang mengajukan pertimbangan agar terpidana narkoba, Meirika Franola alias Ola, diberi grasi.

"Presiden sudah bersikap dengan benar. Kalau grasi itu salah, akan dipertimbangkan. Sekarang akan diteliti di mana salahnya. Itu yang harus dilakukan," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, di Jakarta, Senin (12/11/2012).

Sejak awal, pemberian grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ola memang kontroversial. Baru saja memperoleh keringanan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, penerima grasi itu justru diduga diduga menjadi otak dalam penyelundupan shabu 775 gram dari India.

Mahfud MD mengatakan, saat ini perlu sekali dijelaskan kepada publik, bagaimana proses pemberian grasi itu sehingga menghasilkan keputusan yang tidak cermat. Pengadilan tingkat satu, banding, dan Peninjauan Kembali (PK) menyatakan, Ola itu pengedar dan pengendali narkoba dan layak mendapat vonis hukuman mati. Mahmakah Agung (MA) juga memberi pertimbangan kepada presiden agar terpidana itu tidak beri grasi.

"Tiba-tiba masuk pertimbangan lain, Ola bukan pengedar, hanya kurir. Dia hidup susah, rumah mencicil sehingga harus dikasihani dan diberi grasi," katanya.

Pertimbangan itu bertentangan dengan bukti awal yang menyatakan, Ola pengedar narkoba. Itu kian terbukti saat di penjara pun dia terlibat kasus yang sama.

Dengan begitu, dugaan bahwa ada mafia yang berpengaruh pada lingkaran istana itu didukung dasar. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com