Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakyat Pilih Serigala, Buaya, atau Ular Berbisa

Kompas.com - 12/11/2012, 11:32 WIB

KOMPAS.com — Sekitar 30 menit, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menggulirkan pemikiran sekaligus keresahannya yang ”menelanjangi” elite politik dalam pidato kebudayaan berjudul "Mengembalikan Daulat Rakyat Demokrasi Kita” di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Sabtu (10/11/2012) malam. Tanpa kehadiran tokoh elite politik, acara Hari Ulang Tahun Ke-44 TIM diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta TIM.

Mahfud menyitir gagasan tentang demokrasi dari tokoh-tokoh bangsa, seperti HOS Tjokroaminoto, Tan Malaka, Sjahrir, serta Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Demokrasi itu, meski kelihatan beragam, jika dicermati, pada dasarnya menyimpulkan gagasan yang sama, yakni demokrasi haruslah memperjuangkan keseimbangan pencapaian kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan dalam semangat permusyawaratan.

Dari latar belakang historis itu, model demokrasi kita jelas berangkat dari karakter luhur bangsa yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong.

”Celakanya lagi, sekarang banyak (elite politik) yang saling memaki dan bertengkar di depan publik seakan-akan memperjuangkan aspirasi politik rakyat, tetapi secara diam-diam bersalaman di bawah meja atau di hotel mewah untuk merampok hak rakyat,” ujar Mahfud disambut tepuk tangan hadirin.

Karena apes

Di pemerintahan, kata Mahfud, oligarki melibatkan pemilik kekuasaan politik yang disokong pemilik uang. Dalam banyak kasus perizinan usaha pertambangan atau perkebunan di daerah, kebijakan kepala daerah sering ditentukan bukan demi kesejahteraan rakyat, melainkan dibuat atas kendali transaksional dengan ”pengusaha hitam”.

Beredar cerita, seorang bupati tertangkap menerima suap dari pengusaha. ”Lalu, bupati-bupati lain bercerita kepada saya dan mengatakan, ’Pak, itu bukan karena pemberantasan korupsi, itu karena apes saja. Mengapa apes? Karena semua sekarang melakukan (penyuapan). Hanya dia yang kebetulan tertangkap’,” ujar Mahfud menceritakan omongan bupati yang tidak disebutkan namanya.

"Demokrasi kita sedang becek digenangi korupsi karena selalu ada saja akal cerdik untuk menyimpangi aturan,” sebut Mahfud.

Rakyat sendiri dilematis dalam berpolitik. ”Kalau memilih wakil rakyat, yang muncul adalah buaya, tetapi kalau tidak memilih, yang muncul adalah serigala. Sebab, pilihannya hanya buaya, serigala, atau ular berbisa,” ujar Mahfud. (Stefanus Osa)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com