Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Renovasi Miliaran, Setjen DPR Tak Transparan

Kompas.com - 10/11/2012, 08:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR bidang hukum, Eva Kusuma Sundari menilai, rencana renovasi ruang kerja yang dijatahi anggarannya setiap anggota dewan Rp 50 juta sangat tidak masuk akal. Ia pun mempertanyakan transparansi Sekretariat Jenderal DPR yang selama ini tertutup dan jalan sendiri tanpa pertimbangan dari fraksi-fraksi.

"Aku itu nggak tahu ada renovasi ini itu. Sudah capek aku minta Setjen atau BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) supaya membagikan rancangan anggarannya tiap tahun ke setiap anggota dewan. Jadi kami itu buta sekali soal proyek Sekjen mana saja yang disetujui," ujar Eva, Sabtu (10/11/2012), di Jakarta.

Selama ini, lanjut Eva, anggota dewan biasanya terkaget-kaget setelah reses mendapati ruangannya sudah diganti macam-macam. Padahal, belum tentu itu atas keinginan anggota Dewan yang bersangkutan.

"Kami suka kaget, tiba-tiba masuk kantor, lho ini sudah diganti macam-macam," ucap Eva.

Lebih lanjut, Eva mengatakan, proyek renovasi ruang kerja memang perlu dilakukan. Eva menjelaskan, proporsi antara ruang kerja pribadi berukuran 8 x 6 meter dengan ruang kerja staf ahli tak seimbang. Eva menilai, ruang kerja pribadinya terlalu luas.

"Staf ahli seharusnya dapat ruang lebih besar karena berjumlah lebih dari dua orang. Kalau buat saya, tidak usah besar-besar, staf ahli yang perlu ruangan," ucap Eva lagi. Eva mengaku sudah mengutarakan hal ini ke Setjen DPR, tetapi tidak pernah digubris.

Akhirnya, Eva melakukan renovasi dengan melebarkan ruangan staf ahli dengan mengambil beberapa meter ruangannya sendiri memakai kocek pribadi. "Untuk memundurkan sekat itu, habisnya Rp 10 juta. Jadi kalau dianggar Rp 50 juta, rasanya berlebihan," kata Eva.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritisi tiga proyek pengerjaan di Dewan Perwakilan Rakyat yang proses lelangnya dilakukan akhir tahun ini. Tiga proyek tersebut adalah pergantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, serta perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar.

Proyek miliaran itu dinilai tidak sesuai jika melihat kondisi masyarakat saat ini yang masih didera kemiskinan. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry S Achyar membenarkan adanya rencana itu.

"Untuk tahun ini ada 192 ruang kerja di Nusantara I yang akan diperbaiki. Itu ruang kerja anggota dan ruang komisi. Satu ruangan diberikan maksimal Rp 50 juta, terserah mereka mau perbaiki mana saja," ujar Erry, saat dijumpai Selasa (6/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Erry, anggaran renovasi itu tidak terlalu besar jika dibandingkan kebutuhan yang diperlukan anggota Dewan. Selama ini, Erry mengaku mendapat keluhan anggota dewan akan ruang kerja dan toilet yang kondisinya tidak lagi prima. Ia mencontohkan anggaran renovasi itu digunakan untuk mengganti keramik dengan parquet.

"Lalu ada pergantian interior, wallpaper yang diganti karena ada kebocoran air atau dindingnya yang sudah rusak karena terkena matahari lalu pergantian partisi," ujarnya.

Baca juga:
Ruhut Ingin Ruang Kerja Mewah seperti Badan Anggaran
Kenapa Lelang Renovasi DPR Dilakukan Akhir Tahun?
Anggaran Miliaran, Seberapa Rusak Ruang Kerja dan Toilet DPR?
Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
DPR "Sibuk" Renovasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    Nasional
    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Nasional
    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Nasional
    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nasional
    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Nasional
    Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

    Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

    Nasional
    Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

    Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

    Nasional
    Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

    Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

    Nasional
    Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

    Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

    Nasional
    Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

    Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

    Nasional
    KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

    KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

    Nasional
    Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

    Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

    Nasional
    Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

    Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com