Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Ingin Ruang Kerja Mewah seperti Badan Anggaran

Kompas.com - 08/11/2012, 08:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menginginkan ruang kerjanya bisa semewah ruang Badan Anggaran (Banggar). Menurutnya, antara ruang kerja anggota DPR dan ruang Banggar bagaikan langit dan bumi.

"Kalau membangun ruangan yang semewah Banggar saja bisa, kenapa yang lainnya tidak. Sekarang ini bagaikan bumi dan langit, padahal kita kan sama-sama kerja," ujar Ruhut, Rabu (7/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Ruhut menjawab hal tersebut saat ditanya wartawan perihal proyek renovasi ruang kerja anggota DPR yang nilainya mencapai Rp 6,2 miliar untuk 192 ruangan. Setiap ruang kerja anggota DPR mendapat jatah maksimum sekitar Rp 50 juta untuk renovasi itu. Namun, menurut Ruhut, perbaikan ruang kerja tak mendesak dilakukan saat ini. 

Sebelum ramai akan proyek renovasi ruang kerja, DPR juga sempat "heboh" soal ruang mewah Banggar sekitar bulan Juni lalu. Saat itu, Sekretariat Jenderal DPR mengalokasikan anggaran senilai Rp 20 miliar untuk ruangan tersebut. Proyek ini pun menuai protes. Kini, proyek-proyek dengan dana tidak sedikit itu kembali dilakukan Setjen DPR. Pada bulan November ini, Setjen DPR melakukan lelang pengerjaan tiga proyek di lingkungan DPR.

Selain ruang kerja senilai Rp 6,2 miliar, Setjen juga berencana melakukan perbaikan toilet di Gedung Nusantara I senilai Rp 1,4 miliar dan pagar pembatas dengan Taman Ria Senayan senilai Rp 1 miliar. Menurut Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, kondisi toilet yang ada di DPR saat ini memang cukup memprihatinkan.

"Kalau toilet komisi sudah baik, tapi sering rusak mungkin kualitas bangunan kurang maksimal. Kalau perbaikan toilet di ruang fraksi perlu ya, teman-teman pers bisa lihat sendiri kondisinya, bau," kata Dewi.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Erry S Achyar mengatakan, keperluan perbaikan toilet sudah sangat mendesak. Pasalnya, selama ini anggota DPR selalu mengeluhkan toilet yang rusak.

"Kami juga pusing karena keluhan ini selalu ada setiap rapat. Kami sebagai pelayan di sini, ya mau tidak mau melakukan perbaikan itu karena ini kemauan dari anggota DPR juga yang sudah dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga," ujar Erry, Selasa (6/11/2012), saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan.

Sementara itu, untuk perbaikan ruang kerja diperlukan lantaran banyak anggota Dewan yang mengeluhkan mulai dari soal jendela, lampu, pintu, interior ruangan, sampai penggantian karpet dengan parquet.

Baca juga:
Kenapa Lelang Renovasi DPR Dilakukan Akhir Tahun?
Anggaran Miliaran, Seberapa Rusak Ruang Kerja dan Toilet DPR?
Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
DPR "Sibuk" Renovasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

    Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

    Nasional
    Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

    Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

    Nasional
    109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

    109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

    Nasional
    Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

    Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

    Nasional
    Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

    Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

    Nasional
    Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

    Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

    Nasional
    Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

    Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

    Nasional
    Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

    Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

    Nasional
    Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

    Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

    Nasional
    Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

    Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

    Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

    Nasional
    Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

    Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

    Nasional
    Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

    Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

    Nasional
    Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

    Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com