Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Ingin Ruang Kerja Mewah seperti Badan Anggaran

Kompas.com - 08/11/2012, 08:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menginginkan ruang kerjanya bisa semewah ruang Badan Anggaran (Banggar). Menurutnya, antara ruang kerja anggota DPR dan ruang Banggar bagaikan langit dan bumi.

"Kalau membangun ruangan yang semewah Banggar saja bisa, kenapa yang lainnya tidak. Sekarang ini bagaikan bumi dan langit, padahal kita kan sama-sama kerja," ujar Ruhut, Rabu (7/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Ruhut menjawab hal tersebut saat ditanya wartawan perihal proyek renovasi ruang kerja anggota DPR yang nilainya mencapai Rp 6,2 miliar untuk 192 ruangan. Setiap ruang kerja anggota DPR mendapat jatah maksimum sekitar Rp 50 juta untuk renovasi itu. Namun, menurut Ruhut, perbaikan ruang kerja tak mendesak dilakukan saat ini. 

Sebelum ramai akan proyek renovasi ruang kerja, DPR juga sempat "heboh" soal ruang mewah Banggar sekitar bulan Juni lalu. Saat itu, Sekretariat Jenderal DPR mengalokasikan anggaran senilai Rp 20 miliar untuk ruangan tersebut. Proyek ini pun menuai protes. Kini, proyek-proyek dengan dana tidak sedikit itu kembali dilakukan Setjen DPR. Pada bulan November ini, Setjen DPR melakukan lelang pengerjaan tiga proyek di lingkungan DPR.

Selain ruang kerja senilai Rp 6,2 miliar, Setjen juga berencana melakukan perbaikan toilet di Gedung Nusantara I senilai Rp 1,4 miliar dan pagar pembatas dengan Taman Ria Senayan senilai Rp 1 miliar. Menurut Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, kondisi toilet yang ada di DPR saat ini memang cukup memprihatinkan.

"Kalau toilet komisi sudah baik, tapi sering rusak mungkin kualitas bangunan kurang maksimal. Kalau perbaikan toilet di ruang fraksi perlu ya, teman-teman pers bisa lihat sendiri kondisinya, bau," kata Dewi.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Erry S Achyar mengatakan, keperluan perbaikan toilet sudah sangat mendesak. Pasalnya, selama ini anggota DPR selalu mengeluhkan toilet yang rusak.

"Kami juga pusing karena keluhan ini selalu ada setiap rapat. Kami sebagai pelayan di sini, ya mau tidak mau melakukan perbaikan itu karena ini kemauan dari anggota DPR juga yang sudah dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga," ujar Erry, Selasa (6/11/2012), saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan.

Sementara itu, untuk perbaikan ruang kerja diperlukan lantaran banyak anggota Dewan yang mengeluhkan mulai dari soal jendela, lampu, pintu, interior ruangan, sampai penggantian karpet dengan parquet.

Baca juga:
Kenapa Lelang Renovasi DPR Dilakukan Akhir Tahun?
Anggaran Miliaran, Seberapa Rusak Ruang Kerja dan Toilet DPR?
Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
DPR "Sibuk" Renovasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

    Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

    Nasional
    Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

    Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

    Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

    Nasional
    Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

    Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

    Nasional
    KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

    KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

    Nasional
    DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

    DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

    Nasional
    Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

    Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

    Nasional
    Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

    Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

    Nasional
    KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

    KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

    Nasional
    Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

    Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

    Nasional
    Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

    Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

    Nasional
    Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

    Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

    Nasional
    Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

    Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

    Nasional
    Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

    Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

    Nasional
    Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

    Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com