Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: SBY Harus Surati Obama!

Kompas.com - 18/09/2012, 21:14 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Tjatur Sapto Edy mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas kepada Pemerintah Amerika Serikat terkait peredaran film Innocence of Muslims. Hal itu bisa dilakukan dengan cara mengirimkan surat yang meminta agar Presiden AS Barrack Obama menghukum sutradara film tersebut.

Tjatur mengatakan, selama ini Pemerintah Indonesia hanya menyampaikan proses secara lisan terhadap film yang memicu aksi kekerasan dari kalangan umat Muslim. Kericuhan itu sendiri, kata Tjatur, merupakan pelampiasan atas ketidakpuasan dari sikap Presiden.

"Pemerintah jangan hanya protes dengan perkataan. Saya pikir Presiden SBY atas nama rakyat Indonesia, atas nama kemanusiaan, atas soliditas umat beragama, buatlah surat yang keras kepada Presiden Obama. Presiden SBY jangan sungkan-sungkan meminta agar Presiden Obama menghukum pembuat film tersebut," kata Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Ia mengatakan, setiap umat beragama, tidak hanya Muslim, pasti akan mengutuk keras dan marah pada film yang berisi penghinaan kepada tokoh penting pembawa ajaran agamanya. Dia menegaskan, film Innocence of Muslims itu adalah bentuk penghinaan kepada umat Islam. Oleh sebab itu, umat Islam berhak marah atas film tersebut. Tjatur menilai, film tersebut lebih banyak berdampak pada keburukan karena dapat memicu perpecahan bangsa dan aksi kekerasan sepihak.

"Kita sarankan dan minta umat Islam untuk berpikiran dingin menyikapi keadaan itu. Kemarahan hendaknya tidak diliputi dengan nafsu marah. Marah seharusnya karena cinta kepada Nabi (Muhammad). Kita boleh demo, tapi jangan sampai merusak dan melukai," katanya.

Presiden Yudhoyono telah menyampaikan kecaman keras terhadap peredaran film yang disutradarai oleh Nakoula Basseley Nakoula (55) tersebut. Menurut Presiden, jika perbuatan semacam itu dibiarkan maka akan terjadi konflik.

"Saya sudah menyampaikan ketidaksenangan dan kecaman saya atas diedarkannya (film) yang merupakan bentuk pelecehan. Kalau hal-hal itu terus dibiarkan, akan terjadi benturan di seluruh dunia," ujar Presiden Yudhoyono di acara Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2012 di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin (17/9/2012).

Berita terkait reaksi atas film ini dapat diikuti dalam topik "Reaksi atas Film 'Innocence of Muslims'".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com