Putusan Nunun Dinilai Mengecewakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas perkara suap cek perjalanan dengan terdakwa Nunun Nurbaeti dinilai mengecewakan. Lama hukuman dua tahun enam bulan untuk Nunun dinilai masih jauh dari hukuman maksimal dalam pasal yang didakwakan kepada Nunun.

Penilaian itu disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) bidang hukum, Donal Fariz saat dihubungi, Rabu (9/5/2012). "Jika dibandingkan dengan rata-rata hukuman penerima suap cek pelawat yang hanya satu tahun lima bulan, hukuman untuk Nunun ini lebih tinggi. Namun, dibandingkan dengan ancaman maksimal Pasal 5 yang lima tahun dan tuntutan jaksa penuntut umum empat tahun, vonis 2,5 tahun memang mengecewakan," katanya.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Tipikor menyatakan Nunun terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Pasal tersebut memuat hukuman maksimal lima tahun penjara. Sementara hakim memutuskan Nunun dihukum dua tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 150 juta yang dapat diganti tiga bulan kurungan.

Menurut Donal, seharusnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman Nunun seperti status Nunun yang pernah menjadi buronan kepolisian internasional. Seperti diketahui, Nunun buron selama kurang lebih delapan bukan saat proses penyidikan di KPK.

Istri mantan Wakil Kepala Polri, Komjen (Purn) Adang Darajatun itu tertangkap di Bangkok, Thailand, Desember 2011 lalu. Status buronnya Nunun ini tidak menjadi pertimbangan hakim karena memang tidak dipertimbangkan tim jaksa penuntut umum KPK dalam menyusun surat tuntutan.

Selain itu, Donal menilai putusan majelis hakim Tipikor atas Nunun ini belum mampu menguak siapa penyandang dana di balik pembelian 480 lembar cek perjalanan yang menjadi alat suap dalam kasus tersebut. Ke depannya, Donal berharap KPK bekerja keras dan independen dalam mengungkap si penyandang dana itu.

"Kerja KPK yang extraordinary (luar biasa) sangat dibutuhkan. Kita berharap KPK dan penyidik-penyidiknya benar independen ketika akan menjerat penyandang dana," ujar Donal.

Putusan majelis hakim Tipikor atas perkara Nunun tersebut memang belum mengungkap siapa penyandang dana di balik pembelian cek perjalanan. Selama persidangan, tidak ada saksi yang mengungkapkan hal tersebut.

Demikian juga dengan Nunun. Saat diperiksa sebagai terdakwa, Nunun mengaku tidak tahu sumber cek perjalanan yang menjadi alat suap dalam kasusnya. Majelis hakim pun menyimpulkan kalau cek perjalanan itu berasal dari Nunun.