Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan Saat Demo karena Pemerintah Haus Kekuasaan

Kompas.com - 02/04/2012, 12:40 WIB
Ratih Prahesti Sudarsono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 30 orang aktivis yang tergabung dalam beberapa lembaga swadaya masyarakat dan Koalisi Advokat Muda Indonesia mendatangi Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab, Senin (2/4/2012) pukul 11.00.

Mereka ingin menuntut Polri untuk membebaskan seluruh mahasiswa yang ditahan di Polda Metro Jaya.

Haris Rusiy, salah satu dari mereka, mengatakan, kekerasan yang terjadi saat aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM, bukan kemauan mahasiswa, masyarakat, maupun polisi.

"Itu kemauan dari pemimpin yang berkuasa saat ini, kemauan dari sistem polisi yang berkuasa saat ini," katanya.

Anggota Petisi 28 itu mengatakan, sebelum mahasiswa turun ke jalan, segala upaya untuk membuat sadar yang berkuasa sudah dilakukan dengan menyampaikan gagasan-gagasan melalui dialog, makalah, diskusi baik langsung maupun melalui media massa.

"Semua elemen masyarakat melakukannya, baik itu buruh, mahasiwa, mapun para tokoh masyarakat. Namun, mereka tidak dianggap, pemerintahan Presiden SBY sudah buta, tuli, dan tertutup hatinya," katanya.

"Mahasiswa pendemo itu boleh ditangkap kalau pemerintahan ini sudah berhasil menjebloskan semua koruptor, menangkapi penjahat-penjahat Bank Century, pengemplang pajak, dan rekening gedut tidak wajar para pejabat," kata Haris Rusiy.

Karena itu, kata Ratna Sarumpaet, mahasiswa yang ditahan polisi seluruhnya harus dibebaskan tanpa syarat.

"Kami juga mengencam tindakan polisi yang sampai saat ini menyisir mencari mahasiswa aktivis Konami," katanya. Menurut Bangsa Saksi, tim kuasa hukum para mahasiwa yang bergabung dalam Konami, ada 53 orang mahasiswa aktivis Konami yang ditahan di Polda Metro Jaya.

"Dari jumlah itu, 47 mahasiswa sudah berhasil kami temui dan menyerahkan surat kuasa untuk kami dampingi dalam kasus penangkapannya. Sedangkan sisanya belum karena kami tidak boleh menemui mereka, kata Bambang.

Bambang dari YLBHI menambahkan, tim advokasi hukum untuk mahasiswa yang bergabung dalam Konami ini sudah dibentuk sejak sebulan lalu. Ratna Sarumpaet sendiri mengatakan, jika memang polisi punya bukti hukum ada mahasiswa yang melakukan kekerasan atau perusakan, silakan ditangkap.

"Namun, aktivis Konami yang ditangkap dan ditahahan polisi saat ini tidak sedang berdemontrasi apalagi melakukan anarkis. Lalu juga, bagaimana dengan kantor YLBHI yang dirusak, apakah polisi juga akan menangkap pelakunya," kata Ratna.

Saat berita ini dibuat, sebagian dari mereka sedang dialog dengan Kepala Polda Untung Rajab di ruang rapat Kapolda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

    Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com