Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan Saat Demo karena Pemerintah Haus Kekuasaan

Kompas.com - 02/04/2012, 12:40 WIB
Ratih Prahesti Sudarsono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 30 orang aktivis yang tergabung dalam beberapa lembaga swadaya masyarakat dan Koalisi Advokat Muda Indonesia mendatangi Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab, Senin (2/4/2012) pukul 11.00.

Mereka ingin menuntut Polri untuk membebaskan seluruh mahasiswa yang ditahan di Polda Metro Jaya.

Haris Rusiy, salah satu dari mereka, mengatakan, kekerasan yang terjadi saat aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM, bukan kemauan mahasiswa, masyarakat, maupun polisi.

"Itu kemauan dari pemimpin yang berkuasa saat ini, kemauan dari sistem polisi yang berkuasa saat ini," katanya.

Anggota Petisi 28 itu mengatakan, sebelum mahasiswa turun ke jalan, segala upaya untuk membuat sadar yang berkuasa sudah dilakukan dengan menyampaikan gagasan-gagasan melalui dialog, makalah, diskusi baik langsung maupun melalui media massa.

"Semua elemen masyarakat melakukannya, baik itu buruh, mahasiwa, mapun para tokoh masyarakat. Namun, mereka tidak dianggap, pemerintahan Presiden SBY sudah buta, tuli, dan tertutup hatinya," katanya.

"Mahasiswa pendemo itu boleh ditangkap kalau pemerintahan ini sudah berhasil menjebloskan semua koruptor, menangkapi penjahat-penjahat Bank Century, pengemplang pajak, dan rekening gedut tidak wajar para pejabat," kata Haris Rusiy.

Karena itu, kata Ratna Sarumpaet, mahasiswa yang ditahan polisi seluruhnya harus dibebaskan tanpa syarat.

"Kami juga mengencam tindakan polisi yang sampai saat ini menyisir mencari mahasiswa aktivis Konami," katanya. Menurut Bangsa Saksi, tim kuasa hukum para mahasiwa yang bergabung dalam Konami, ada 53 orang mahasiswa aktivis Konami yang ditahan di Polda Metro Jaya.

"Dari jumlah itu, 47 mahasiswa sudah berhasil kami temui dan menyerahkan surat kuasa untuk kami dampingi dalam kasus penangkapannya. Sedangkan sisanya belum karena kami tidak boleh menemui mereka, kata Bambang.

Bambang dari YLBHI menambahkan, tim advokasi hukum untuk mahasiswa yang bergabung dalam Konami ini sudah dibentuk sejak sebulan lalu. Ratna Sarumpaet sendiri mengatakan, jika memang polisi punya bukti hukum ada mahasiswa yang melakukan kekerasan atau perusakan, silakan ditangkap.

"Namun, aktivis Konami yang ditangkap dan ditahahan polisi saat ini tidak sedang berdemontrasi apalagi melakukan anarkis. Lalu juga, bagaimana dengan kantor YLBHI yang dirusak, apakah polisi juga akan menangkap pelakunya," kata Ratna.

Saat berita ini dibuat, sebagian dari mereka sedang dialog dengan Kepala Polda Untung Rajab di ruang rapat Kapolda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

    Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

    Nasional
    Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

    Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

    Nasional
    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Nasional
    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Nasional
    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Nasional
    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Nasional
    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Nasional
    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com