Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nyoman: Saya Juga Mau Digantung di Monas!

Kompas.com - 22/03/2012, 16:32 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya, meminta Majelis Hakim dalam sidang tindak pidana korupsi tidak mengaitkan perkaranya dengan perkara Dadong Irbarelawan.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (22/3/2012), Nyoman menegaskan bahwa ia tak menyuruh Dadong untuk menerima uang senilai Rp 1,5 dari dari Dharnawati. Uang itu merupakan imbalan karena telah memenuhi permintaan Dharnawati yang meminta memasukkan empat kabupaten di Papua, yakni Keerom, Manokwari, Mimika, dan Teluk Wondama, sebagai daerah penerima alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi.

"Saya menolak kalau saya disangkakan menyuruh Saudara Dadong untuk menerima 1,5 miliar dari Dharnawati. Tindakan penerimaan fee adalah tanggung jawab masing-masing. Maka, saya menolak jika dikatakan apa yang dilakukan Dadong adalah permintaan saya," ujar Nyoman dalam pembacaan pledoinya di sidang tersebut.

"Buktinya, dalam rekonstruksi seluruh rencana penerimaan uang Rp 1,5 miliar dilakukan oleh Saudara Dadong tanpa perlu persetujuan saya," sambungnya.

Nyoman menuturkan, uang Rp 1,5 miliar yang diserahkan Dharnawati di Kemennakertrans dalam bungkusan kardus durian tersebut adalah sebagian uang commitment fee yang akan diserahkan ke Sindu Malik dan Iskandar Pasojo, orang yang mengaku sebagai konsultan Badan Anggaran DPR. Menurutnya, keterlibatannya hanya sampai mengamankan uang itu sebelum diambil Fauzi, mantan anggota tim asistensi Menteri Muhaimin.

"Keterlibatan saya baru pada saat ada info uang belum diambil oleh Saudara Fauzi dan kita cuma mewakili yang menyebut diri konsultan Banggar," ujarnya.

Ia mengaku siap mempertanggungjawabkan semua pernyataannya di hadapan sidang dan meminta Majelis Hakim yang diketuai oleh Sudjatmiko dapat memberikan hukuman seadil-adilnya. "Bila diperlukan untuk meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim, saya mau juga dilakukan sumpah pocong dan bila terbukti pasti benar, saya juga mau digantung di Monas seperti yang disampaikan orang-orang pemberani itu," kata Nyoman.

Nyoman dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), Dadong Irbarelawan, didakwa dengan tuduhan menerima suap Rp 2 miliar dari Direktur PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Nyoman dan Dadong tertangkap tangan menerima sebagian uang tersebut senilai Rp 1,5 miliar pada 25 Agustus tahun lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com