Verfikasi Parpol, Kemenkumham Tolak Disebut Langgar UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak disebut melanggar undang-undang dalam melaksanakan verifikasi partai politik baru. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum, Asyari mengungkapkan, tidak ada keterlambatan dalam proses tersebut.

"Kami hanya melaksanakan verifikasi 45 hari plus 15 hari sesuai aturan," kata Asyari yang ditemui di kantornya, Kemenkumham, Jakarta, Jumat (25/11/2011).

Menurut Asyari, sesuai dengan undang-undang, verifikasi parpol dilakukan selama 45 hari kerja ditambah waktu mempersiapkan surat keputusan selama 15 hari kerja. Jika verifikasi dimulai pada 22 September, katanya, proses tersebut akan berakhir pada 16 Desember.

"Kami memaksimalkan waktu yang diberikan undang-undang," ungkap dia.

Pada 22 September, Kementerian Hukum dan HAM menutup pendaftaran verifikasi partai baru. Dari 14 partai yang mendaftar, baru Partai Nasdem yang dinyatakan lulus verifikasi sebagai badan hukum.

Kemudian Kemenkumham memberikan waktu tambahan bagi dua parpol yakni Partai Karya Republik, Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI), dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) untuk melengkapi kekurangan mereka hingga hari ini, 25 November. Alasannya, kekurangan kedua parpol itu tidak substansial.

Proses verifikasi parpol yang dilakukan Kemenkumham ini dinilai melanggar undang-undang. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Agoes Poernomo mengungkapkan, Keputusan verifikasi partai politik baru oleh Kementerian Hukum dan HAM berpotensi digugat karena dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Keterlambatan verifikasi juga menimbulkan spekulasi, pemerintah tidak inginkan parpol baru. Panitia Kerja RUU Partai Politik itu menjelaskan, UU Parpol yang baru sudah mengatur, verifikasi parpol menjadi badan hukum diselesaikan paling lambat 2,5 tahun sebelum pemungutan suara.

Sesuai rancangan, pemungutan suara Pemilu 2014 dilaksanakan pada April 2014 sehingga verifikasi badan hukum parpol harus selesai paling lambat Oktober 2011.