Suryadharma: PPP Bukan Partai Keluarga!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali membantah jika dalam kepengurusan partainya yang baru terdapat praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal itu diungkapkan Suryadharma, karena istrinya yakni Wardatul Asriah, terpilih sebagai salah satu ketua dalam pengurus harian DPP PPP.

"Tidak ada itu (praktek KKN), kita bukan partai keluarga. Dia (Wardatul Asriah) itu berjuang sendiri, ketika menjadi anggota DPRD Bekasi, jadi bukan karena saya Ketua Umum, bukan karena saya menteri. Menjadi anggota DPR RI, dia juga berjuang sendiri. Jadi memang, itu sudah jadi pilihan karir untuk kehidupannya," ujar Suryadharma seusai mengumumkan kepengurusan DPP PPP di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (25/7/2011).

Lebih lanjut, Suryadharma yang juga menjabat sebagai Menteri Agama itu menjelaskan, menjadi seorang anggota DPR itu berbeda pada masa Orde Baru dengan masa reformasi. Pasalnya, pada zaman reformasi itu seorang anggota DPR tidak dapat diberikan jabatan hanya dengan latar belakang keluarga.

Sementara itu dalam Orba hal, menurut Suryadharma, hal itu memungkinkan. "Apalagi dia juga mantan Sekretaris Cabang Kabupaten Bekasi, dan sekarang jadi anggota DPR RI dari Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, dengan jumlah suara yang tidak sedikit. Jadi dia berjuang di tempatnya, saya berjuang di tempat saya," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Suryadharma, ia meminta agar hal-hal tersebut agar tidak dijadikan permasalahan. Menurut Suryadharma, kepengurusan DPP PPP yang baru dibentuk oleh delapan formatur tersebut, merupakan keputusan yang diambil berdasarkan seleksi yang ketat tanpa ada unsur KKN. "Jadi menurut saya jangan sampai orang yang seperti itu kemudian terhambat karena faktor yang disebutkan tadi. Dan kalau mau ada yang permasalahkan, silahkan teliti track record-nya. Dia itu PNS, tapi berhenti. Kenapa berhenti, karena dia ingin ke politik," katanya.

Sebelumnya, hari ini PPP mengumumkan struktur kepengurusan DPP PPP periode 2011-2015. Keputusan struktur kepengurusan itu diambil melalui pembahasan delapan anggota formatur yang dibentuk saat Muktamar VII pada 3-6 Juli 2011 di Bandung.

Adapun, Wardatul Asriah termasuk dalam 55 nama yang masuk dalam susunan pengurus harian DPP PPP yang akan dipimpin oleh Suryadharma Ali sendiri. Selain itu, delapan anggota formatur itu juga membentuk susunan pengurus lainnya, yakni Pengurus Syariah (2 orang), Majelis Pertimbangan (17 orang), Majelis Pakar (18 orang), Mahkamah Partai (9 orang).

"Tentu ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Yang pasti adalah ketua formatur bersama-sama anggotanya tidak bisa memuaskan semua pihak karena keterbatasan seat yang tersedia dibanding dengan minat yang demikian banyak, maka persaingan menjadi sangat ketat," kata Suryadharma saat membuka pembacaan susunan kepengurusan tersebut.