Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Temui DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia, untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur mendatangi Gedung DPR RI, Kamis (23/06/2011). Ia datang menemui Komisi I untuk membahas tenaga kerja Indonesia, Ruyati, yang dihukum mati di Arab Saudi dan TKI lainnya yang berada di Arab Saudi.

Ditanya mengenai rencana pencopotan dirinya sebagai Dubes, Gatot mengaku menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, sejumlah pihak menuntut Dubes RI untuk Arab Saudi bertanggungjawab atas kematian Ruyati. "Sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Presiden. Itu Bapak Presiden yang menentukan," kata Gatot di Gedung DPR.

Ia menyatakan, kritik yang ditujukan pada dirinya, merupakan sesuatu yang baik dan positif, dan tentunya akan diperbaiki ke depan. Pria yang baru satu tahun menjabat sebagai Dubes ini juga mengungkapkan rasa duka citanya atas meninggalnya Ruyati.

Dalam kesempatan itu, ia membantah KBRI tidak mendampingi proses hukum Ruyati. "Kita dengan segala kemampuan yang ada sudah melakukan sesuatu yang kami mampu untuk itu. Saya kira ada dari KJRI di Jeddah. Bagaimanapun institusi perwakilan di Arab Saudi ada dua, di Riyadh dan Jeddah. Jedaah tanggungjawab saya. Kita hanya beri instruksi. Kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya saudara kita Ruyati," tutur Gatot.

Ia juga membantah kecolongan atas kasus itu. "Arab Saudi tidak memberikan informasi apa-apa. Sejak vonis kita sudah kirim dua nota diplomatik," ungkap Gatot.

Ia tidak menyalahkan pemerintah Arab Saudi. "Mereka (pemerintah Arab Saudi) mengakui lalai. Mereka sudah minta maaf. Kita sesalkan itu. Kita kecam keras tindakan itu," tukasnya.

Gatot sempat meminta pertemuan dengan Komisi I ini berjalan secara tertutup tanpa pers, dengan alasan ada beberapa hal penting yang harus disampaikan. Setelah itu, ia bersedia melakukan jumpa pers. Tetapi, sejumlah anggota DPR termasuk Tantowi Yahya menolak permintaan Gatot. Menurutnya masalah Ruyati dan TKI sudah diketahui publik, sehingga tak perlu ditutupi.

"Saya kira tidak perlu tertutup, karena masyarakat sendiri sudah tahu mengenai masalah ini. Jadi tidak perlu tertutup pembahasan mengenai ini, kalau ada yang harus dibahas tertutup, silakan Bapak memilah-milih mana yang tidak perlu diungkapkan," kata Tantowi.