Bahkan, Diplomasi Utang Pun Kita Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Panitia Kerja (Panja) Utang-Piutang Komisi XI DPR Meutya Hafid menilai, diplomasi dan manajemen bangsa ini bukan hanya lemah dalam urusan tenaga kerja, melainkan juga utang.

"Penarikan utang dan beban biaya utang terhadap APBN plus bunganya tidak seimbang. Penarikan utang sering lebih kecil daripada beban biaya yang harus ditanggung APBN," ujar Meutya di Jakarta, Senin (20/6/2011).

Tren kurang optimalnya penyerapan anggaran, menurut Meutya, mengakibatkan pemerintah harus membayar meski belum ada penarikan (disbursement) dana utang.

"Commitment fee seharusnya bisa dinegosiasikan lebih baik, baik dari sisi jumlah maupun skema pembayarannya," ujarnya.

Misalnya, ADB itu commitment fee-nya 0,15 persen, JICA 0,1 persen, dan Jerman 0,25 persen. Pemerintah Indonesia selayaknya menegosiasikan paling tidak selama enam bulan tidak dikenakan fee tersebut.

"Sesuai semangat aturan perundangan bahwa utang luar negeri harus bebas dari intervensi politik, maka pemerintah seharusnya tidak lagi melakukan tied loan (utang mengikat). Saat ini tied loan lebih kurang masih 40 persen dari jenis-jenis utang kita, termasuk yang terakhir dengan Pemerintah China untuk pembelian pesawat Merpati MA 60," ujarnya.

Temasuk juga, lanjut Meutya, diplomasi untuk meminta tidak diselesaikan di negara kreditor, tetapi di Indonesia atau paling tidak negara pihak ketiga yang lebih netral, jika ada sengketa dalam perjanjian utang-piutang.

"Rata-rata perjanjian penyelesaian sengketa dilakukan di negara pemberi kredit, jelas posisi kita jadi lemah," ujarnya.