ICW: Rapat Banggar Seharusnya Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menilai, seharusnya rapat penentuan anggaran di badan anggaran DPR digelar secara terbuka. Dengan demikian masyarakat melalui media dapat mengawasi proses penganggaran di DPR sehingga meminimalisasi praktik calo anggaran di DPR. 

"Kita tidak pernah membuka proyek apa saja yang sedang dianggarkan ke depannya di banggar. Mestinya rapat di banggar itu terbuka. Hanya dengan membuka itu, kita bisa mendapatkan informasi, praktik-praktik negosiasi di belakang meja bisa ditekan," kata Danang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (19/6/2011).

Menurutnya, praktik calo anggaran di DPR bukan suatu hal yang baru. Fungsi penganggaran DPR merupakan sumber dana terbesar untuk para anggota dewan. "Sumber pendanaan paling besar para politisi ya di sini, di badan anggaran," ucap Danang. 

Peneliti ICW Abdullah Dahlan menambahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya rapat bersifat terbuka. Sebab, rapat banggar yang membahas kepentingan publik bukan merupakan suatu rahasia negara. "Tidak ada alasan pembahasan anggaran tertutup karena domain angaran, domain publik, bukan domain rahasia negara," katanya. 

Proses penentuan anggaran di DPR yang tertutup, lanjut Abdullah, dapat mempersubur praktik korupsi di DPR. "Sulit terkontrol publik, proses pengambilan keputusan di anggaran, potensial terjadi korupsi," katanya. 

Abdullah sepakat jika zona pembahasan anggaran di DPR menjadi zona publik. Sebab, kewenangan banggar yang luar biasa perlu mendapat pengawasan publik. Partai politik yang ada, menurutnya, tidak dapat diandalkan dalam mengawasi praktek penetuan anggaran di banggar. "Partai politik justru memanfaatkan proses tertutup itu," katanya. 

Banggar hanya menjadi alat kelengkapan strategis yang potensial bagi parpol mengambil keuntungan. "Kita tidak ingin proses di banggar mengacaukan penyusunan APBN secara normal. Normalnya, APBN dirancang dari bawah. Kalau perencanaan dari bawah dikacaukan kepentingan politik dalam proses pengangaran, maka aspirasi masyarakat di bawah akan terkalahkan," kata Abdullah.