Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi: Tanya Saja Nazaruddin

Kompas.com - 17/06/2011, 15:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora sekaligus Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng enggan menanggapi pernyataan terbaru Nazaruddin dari Singapura, terkait siapa saja politisi yang terlibat dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. Andi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Nazaruddin.

"Tanya ke dia (Nazaruddin)," ujarnya sambil berlalu meninggalkan wartawan di Gedung Kemenpora, Jakarta, Jumat (17/6/2011).

Dari Singapura, dalam pesan singkatnya kepada Koran Tempo, Kamis (16/6/2011) malam, Nazaruddin mengungkapkan hal baru. Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu menuding anggota Badan Anggaran, Angelina Sondakh, I Wayan Koster, dan Mirwan Amir, yang bermain dalam penganggaran proyek wisma atlet SEA Games yang bernilai Rp 191 miliar.

Sementara itu, saat ditanya mengenai rekonstruksi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Andi menyatakan, pihaknya akan mendukung upaya KPK menuntaskan kasus tersebut. "Saya dan seluruh jajaran Kemenpora siap bekerja sama penuh dengan KPK untuk menuntaskan kasus ini. Sehingga apa yang harus dilakukan KPK yang penting diusut tuntas. Yang salah ya bertanggung jawab secara hukum, yang tidak salah, ya tidak salah," paparnya.

Kasus dugaan suap ini terungkap pada akhir April lalu saat KPK menangkap tiga orang yang diduga tengah bertransaksi suap. Tiga orang yang akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka adalah Sekretaris Menpora Wafid Muharram, Manager PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang, dan bos PT DGI, M El Idris. Nazaruddin sendiri dikaitkan setelah namanya disebut oleh pengacara Rosa, Kamaruddin Simanjuntak. Nazar disebut sebagai atasan Rosa yang memerintahkan untuk menemani El Idris menemui Wafid Muharram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com