Pansel KPK Akan Gandeng PPATK

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kekayaan calon-calon yang terpilih dan lolos seleksi menjadi calon pimpinan KPK. Hal ini dilakukan agar diketahui indikasi calon-calon yang memiliki kekayaan secara tidak wajar.

"Kita (Pansel KPK) akan kerjasama dengan PPATK untuk melacak harta kekayaan siapapun nanti yang lolos dalam verifikasi, karena ada kekayaan yang bisa timbulkan indikasi ketidakwajaran. PPATK penting agar bisa lacak secara akurat kekayaan mereka. Sebenarnya tahun lalu itu sudah dan itu usulan teman-teman LSM. Tapi prinsipnya, Pansel enggak masalah, tapi itu masih akan kita diskusikan " ujar anggota Pansel KPK, Imam Prasodjo, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (17/06/2011).

Selain PPATK, Pansel KPK juga akan membahas dalam rapat pleno untuk melakukan kerjasama melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Kedua lembaga itu akan melaksanakan tugas yang sesuai kewenangannya dalam melacak rekam jejak pajak maupun sumber harta, atau kepemilikan usaha-usaha tertentu yang harusnya sudah terdaftar di AHU oleh para calon bakal pimpinan.

"Kalau untuk pajak, kita ingin lihat bagaimana kewajiban pajak. Masak pemimpin KPK pengemplang pajak. Jadi sudah pernah disinggung soal kerja sama ini, tapi belum ditentukan teknisnya. Tapi saya tegaskan, ini belum jadi suara Pansel karena masih rencana," kata Imam.

Pansel KPK mengharapkan para calon bisa memberikan data-data yang lengkap terkait data dirinya, hal ini agar tidak menyusahkan para calon, saat memasuki tahap-tahap selanjutnya.

"Jangan seperti di pengalaman tahun lalu (2010), ternyata ada calon yang memiliki restoran tapi tidak dilaporkan sebagai harta di AHU. Nanti kita kerja sama juga dengan KPK untuk melihat laporan kekayaan tahunan (termasuk rekening) dari para calon, saat diwawancara, mungkin saja ada yang belum melaporkan harta kekayaan " jelas Sekretaris Pansel KPK, Ahmad Ubbe.