Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rosa-Neneng Diduga Terlibat Kasus yang Sama

Kompas.com - 15/06/2011, 18:30 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang diduga terlibat dalam kasus yang sama dengan Neneng Sri Wahyuni, istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Keduanya berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan supervisi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2008 yang menjerat Timas Ginting sebagai tersangka. Kini, kasus tersebut tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rosa juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

"Rosa kita periksa sebagai saksi untuk kasus PLTS. Dia (Rosa) terafiliasi juga. Sama posisinya dengan Neneng," kata Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/6/2011).

Dia menjelaskan, Rosa terafiliasi atau memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang menjadi subkontrak PT Alfindo selaku salah satu perusahaan rekanan proyek pengadaan PLTS. Namun, Johan belum dapat mengungkapkan nama perusahaan yang terkait dengan Rosa itu.

"PT X," ucap Johan.

Sementara Neneng, menurut Johan, memiliki keterkaitan dengan PT Alfindo. "PT Alfindo ini menang (proyek PLTS) kemudian disubkan ke PT X yang belum bisa saya sebut," kata Johan.

Belum diketahui hubungan kedua wanita itu dalam kasus tersebut. Secara terpisah, kuasa hukum Rosa, Djufri Taufik mengatakan, Rosa mengenal Neneng. Menurut Djufri, kliennya itu mengenal Neneng sebatas istri dari mantan atasannya M Nazaruddin.

"Sebatas istri bos-nya saja, wajar kalau pernah ketemu," kata Djufri saat dihubungi secara terpisah.

Kasus dugaan korupsi pengadaan dan supervisi PLTS di Kemenaketrans 2008 tersebut menjerat Timas Ginting selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Direktorat Sarana Prasarana Kemenakertrans saat itu. Dugaan korupsi proyek senilai Rp 8,9 miliar itu ditengarai merugikan negara hingga Rp 3,8 miliar. Selain PT Alfindo, Johan mengatakan bahwa PT Mahkota Negara juga menjadi pelaksana proyek pengadaan PLTS itu.

Menurut informasi yang beredar, PT Mahkota Negara disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan milik Nazaruddin dan saudaranya M Nasir. Nama keduanya disebut-sebut pernah tercatat sebagai pemilik saham dan anggota komisaris CV Mahkota Negara yang berubah nama menjadi PT Mahkota Negara pada Februari 2003. Namun, sejak Mei 2009 nama dua bersaudara itu tidak tercantum lagi dalam daftar pemilik saham dan jajaran komisaris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com