Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rosa-Neneng Diduga Terlibat Kasus yang Sama

Kompas.com - 15/06/2011, 18:30 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang diduga terlibat dalam kasus yang sama dengan Neneng Sri Wahyuni, istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Keduanya berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan supervisi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2008 yang menjerat Timas Ginting sebagai tersangka. Kini, kasus tersebut tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rosa juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

"Rosa kita periksa sebagai saksi untuk kasus PLTS. Dia (Rosa) terafiliasi juga. Sama posisinya dengan Neneng," kata Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/6/2011).

Dia menjelaskan, Rosa terafiliasi atau memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang menjadi subkontrak PT Alfindo selaku salah satu perusahaan rekanan proyek pengadaan PLTS. Namun, Johan belum dapat mengungkapkan nama perusahaan yang terkait dengan Rosa itu.

"PT X," ucap Johan.

Sementara Neneng, menurut Johan, memiliki keterkaitan dengan PT Alfindo. "PT Alfindo ini menang (proyek PLTS) kemudian disubkan ke PT X yang belum bisa saya sebut," kata Johan.

Belum diketahui hubungan kedua wanita itu dalam kasus tersebut. Secara terpisah, kuasa hukum Rosa, Djufri Taufik mengatakan, Rosa mengenal Neneng. Menurut Djufri, kliennya itu mengenal Neneng sebatas istri dari mantan atasannya M Nazaruddin.

"Sebatas istri bos-nya saja, wajar kalau pernah ketemu," kata Djufri saat dihubungi secara terpisah.

Kasus dugaan korupsi pengadaan dan supervisi PLTS di Kemenaketrans 2008 tersebut menjerat Timas Ginting selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Direktorat Sarana Prasarana Kemenakertrans saat itu. Dugaan korupsi proyek senilai Rp 8,9 miliar itu ditengarai merugikan negara hingga Rp 3,8 miliar. Selain PT Alfindo, Johan mengatakan bahwa PT Mahkota Negara juga menjadi pelaksana proyek pengadaan PLTS itu.

Menurut informasi yang beredar, PT Mahkota Negara disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan milik Nazaruddin dan saudaranya M Nasir. Nama keduanya disebut-sebut pernah tercatat sebagai pemilik saham dan anggota komisaris CV Mahkota Negara yang berubah nama menjadi PT Mahkota Negara pada Februari 2003. Namun, sejak Mei 2009 nama dua bersaudara itu tidak tercantum lagi dalam daftar pemilik saham dan jajaran komisaris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

    Nasional
    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com