Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny: Indonesia Bukan Lagi Surga Koruptor

Kompas.com - 11/06/2011, 12:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana mengungkapkan, Indonesia sudah bukan lagi menjadi surga bagi para koruptor. Para penjahat kerah putih itu, menurutnya, lebih memilih kabur ke luar negeri dibanding berada di Indonesia.

"Kalau koruptor kabur, mereka melihat negara kita sudah tidak aman (bagi koruptor). Dulu pengusaha, sekarang lari juga istri mantan penegak hukum (Nunun Nurbaeti, istri mantan wakil Kepala Polri Adang Darajatun)," kata Denny dalam diskusi polemik bertajuk "Koruptor Ngeloyor Negara Tekor" di Cikini Jakarta, Sabtu (11/6/2011).

Menurut Denny, sistem pemerintahan di Indonesia pascareformasi membuat para koruptor lebih sulit bergerak dibandingkan pada masa orde baru. "Negara demokratis lebih antikorupsi, otoriter lebih korup," katanya.

Selain itu, lanjut Denny, peraturan perundangan antikorupsi di Indonesia sudah semakin lengkap. "Kita punya undang-undang LPSK, pelarangan bisnis TNI, di konstitusi sendiri, kata korupsi sudah masuk jadi faktor impeachment presiden," ujarnya.

Selain itu, didukung pula dengan adanya lembaga antikorupsi Indonesia yang dipercayai publik. Denny menyebutkan, lembaga-lembaga tersebut di antaranya KPK, Pengadilan Tipikor, PPATK, LPSK, pengawas-pengawas eksternal dan Komisi Yudisial.

"Kebebasan pers juga lebih terjamin," katanya.

Denny menambahkan, indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2010 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2004. Hal tersebut menunjukkan kemajuan Indonesia dalam pemberantasan korupsi. "IPK kita 2004 2,0, di 2010 2,8, kenaikan 0,8 signifikan. Kabar baiknya, kenaikan yang kecil itu sangat tinggi bahkan tertinggi di 10 negara ASEAN. Laos naek hanya 0,4, Singapura, Brunei tetap, yang lainnya menurun," ujar Denny, yang juga menjabat Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Meski demikian, ditegaskannya, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan. "Tentu kita setuju pemberantasan korupsi terus, korupsi masih marak. Tapi, kita sudah lakukan upaya perbaikan dan harus diteruskan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com