Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemhuk dan HAM Belum Lacak Data Paspor Yane

Kompas.com - 09/06/2011, 09:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, pihaknya belum mengetahui informasi bahwa tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, Nunun Nurbaeti, menggunakan paspor keponakannya, Yane Yunarni, ketika bepergian ke berbagai negara. Informasi ini disampaikan politikus Golkar, Fahmi Idris, Selasa kemarin. Menurut Patrialis, kementeriannya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak dapat menuduh tanpa bukti yang jelas.

"Yang beredar di luar itu adalah satu pemberitaan yang saya sendiri belum mendapat data yang pasti. Jadi tentu kita juga tidak boleh menuduh orang tanpa satu pembuktian. Apalagi pemerintah," ujar Patrialis di Gedung Kemhuk dan HAM, Kamis (9/6/2011).

Akan tetapi, menruut Patrialis, Ditjen Imigrasi RI akan tetap melakukan koordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara melalui Kementerian Luar Negeri untuk tetap melacak keberadaan Nunun. Jika Nunun menggunakan paspor Yane di Indonesia, lanjutnya, jelas hal itu tak bisa ditoleransi. "Itu (penggunaan paspor Yane di luar negeri ) saya no comment karena itu berkaitan dengan negara orang lain. Kalau untuk Indonesia, sudah dapat dipastikan tidak bisa. Tapi, kalau di negara orang lain, itu bukan di dalam wilayah kita, di luar kompetensi kita," lanjutnya.

Seperti diungkapkan Fahmi, keponakan Nunun, Yane Yunarni, memiliki wajah yang sangat mirip dengan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu. Oleh karena itu, menurutnya, Nunun dapat  bebas beranjak dari satu negara ke negara lainnya. "Wajah Yane itu mirip sekali dengan Nunun. Jadi, kalau dia sudah memegang itu, ya sudah bisa jadi paspor dia," ujar Fahmi.

Fahmi menuturkan, setelah berada di Thailand, Nunun sempat menggunakan paspor keponakannya tersebut ke Vietnam. Setelah itu, lanjut Fahmi, Nunun memakai paspor yang sama untuk melakukan perjalanan ke Phnom Penh, Kamboja. "Waktu dia (Nunun) ke Kamboja, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kan belum mengeluarkan pencabutan paspor. Artinya, jika Nunun bisa keluar dari Kamboja pasti pakai paspor itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

    Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

    Nasional
    Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

    Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

    Nasional
    Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

    Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

    Nasional
    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

    Nasional
    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Nasional
    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Nasional
    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Nasional
    Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

    Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

    Nasional
    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com