Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persidangan PK Pollycarpus Ditunda

Kompas.com - 07/06/2011, 20:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perdana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dari pihak terpidana 20 tahun penjara, Pollycarpus Budihari Priyanto, terkait perkara pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia, M Munir ditunda hingga Rabu (15/6/2011). Tim Majelis Hakim yang terdiri dari tiga anggota, menunda sidang tersebut karena pihak Pollycarpus meminta izin untuk menyiapkan bukti baru (novum).

"Semoga dapat segera diselesaikan, dan ini karena kami takut sidang tertunda seperti hari ini, maka kami tetapkan sidang lanjutan pada hari Rabu (15/6/2011) pukul 10.00 WIB," ujar Ketua Majelis Hakim Agus Irawan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2011).

Sementara itu, mengenai apa saja bukti baru tersebut, kuasa hukum Pollycarpus, M Assegaf, mengatakan telah menyiapkan beberapa surat-surat dan dua saksi terkait kasus tersebut.

"Dari penuntut umum nanti saya berikan kesempatan untuk memberi tanggapan soal bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan diajukan oleh pihak Pollycarpus di persidangan selanjutnya," tambah Agus.

Persidangan yang dijadwalkan mulai pada pukul 10.00 WIB tersebut mengalami keterlambatan. Sidang baru dimulai pada pukul 13.00 dan selesai pada pukul 15.45. Adapun dalam persidangan tersebut, pihak Pollycarpus membacakan beberapa alasan pihaknya mengajukan PK, salah satunya yakni putusan PK MA pada 2008 yang menghukum kliennya selama 20 tahun penjara.

"Keputusan itu menjadi kontroversial sebab MA mengabulkan PK dari Kejaksaan Agung. Padahal kita tahu dalam KUHP yang berlaku, mekanisme PK Jaksa tidak dibenarkan. Ini yang kita tentang keras. Dan juga berdasarkan UU, hak PK itu menjadi hak bagi ahli waris atau terpidana," kata Assegaf.

Aktivis HAM Munir tewas di atas pesawat Garuda dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Hasil otopsi, ditemukan senyawa arsenik di dalam tubuh Munir. Selain Polly, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Mayjen (Purn) Muchdi Pr juga dihadapkan ke pengadilan. Muchdi divonis bebas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com