Pengusaha Minta Politik dan Bisnis Dipisahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Agar tak terjebak dalam benturan kepentingan ( conflict of interest), politik dan bisnis mutlak harus dipisahkan. Jika tak dipisahkan, dikhawatirkan dapat menciptakan kekuasaan absolut bagi sekelompok tertentu.

"Intinya, saya berharap agar melalui Young Global Leaders dapat terbangun jaringan kerja dan informasi di antara sesama anggota sehingga bisa menstimulasi proses saling memberi dan menerima," harap Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid Arsjad di acara Globe Asia Young Leaders Forum, di Jakarta, yang siaran persnya diterima Kompas, Senin (6/5) petang ini.

Harapan itu disampaikan Arsjad di hadapan sejumlah peserta seminar, yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Irawan Wirjawan . Dalam acara itu hadir sejumlah pengusaha muda lainnya seperti Anindya Bakrie dan sejumlah CEO perusahaan.

Menurut Arsjad, kesejahteraan rakyat menjadi tanggungjawab seorang pemimpin. Dengan demikian, pertumbuhan yang berkeadilan dapat terwujud, sebagai syarat utama untuk menciptakan kesejahteraan. Pemerataan distribusi merupakan aspek keadilan dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tanpa keadilan hanya akan menciptakan disparitas, yang pada akhirnya akan melahirkan instabilitas politik dan ekonomi.

"Bila instabilitas terjadi, maka pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan bahkan menggagalkannya," tambah Arsjad lagi.

Arsjad menjelaskan, ada tiga syarat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, pengetahuan luas dalam memahami kompleksitas global yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kedua, memiliki inspirasi bagi kemajuan organisasi yang dipimpinnya. Ketiga, memiliki visi yang jelas dan tepat dalam memajukan organisasinya.

Dalam kesempatan itu, Arsjad juga menyinggung soal model pembangunan di Indonesia, yang harus bertumpu pada kekuatan ekonomi nasional yang terdiri dari stabilitas politik dan ekonomi, kekuatan demografis serta kekuatan sumber daya alam (SDA).

Tekad sejahterakan rakyat

Sementara itu, Gita sendiri dalam sambutannya tidak menyinggung soal isu pemisahan politik dan bisnis . Ia justru menegaskan sikap pemerintah untuk men yejahterahkan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Salah satu diantaranya adalah dengan meningkatkan arus investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) ke Indonesia.

"Semangatnya adalah, pemerintah terus berupaya memenuhi tanggungjawabnya untuk meny ejahterahkan rakyat, melalui masuknya investasi ke dalam negeri shingga tercipta lapangan kerja yang signifikan," tambah dia.

Meski demikian, Gita mengakui masih adanya kendala di perizinan untuk investasi. Namun, tekad pemerintah untuk selalu menyinergikannya selalu agar tidak menimbulkan masalah.