Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Tak Ada Koordinator Miranda

Kompas.com - 01/06/2011, 17:42 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung mengungkapkan, tidak ada kader partainya di parlemen yang menjadi koordinator pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Hal tersebut disampaikan Pramono saat bersaksi untuk Panda Nababan, terdakwa dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan DGS BI yang dimenangkan Miranda pada 2004 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (1/6/2011). Pramono menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P ketika sejumlah cek perjalanan itu mengalir kepada anggota Dewan.

"Tidak ada," ujar Pramono saat menjawab pertanyaan Panda.

Dalam dakwaan terhadap Panda disebutkan, politisi senior PDI-P itu menjadi koordinator pemenangan Miranda. Panda didakwa menerima cek perjalanan senilai Rp 1,45 miliar yang diduga berkaitan dengan pemenangan Miranda. "Saya bacakan dulu dakwaan yang hebat ini, menunjuk terdakwa I, Panda Nababan sebagai koordinator pemenangan Miranda Goeltom. Dikatakannya, saya memerintahkan dia (Dudhie Makmun Murod) ke bebek Bali, terima TC (Travel Cheque atau cek perjalanan)," tutur Panda menanggapi jawaban Pramono.

Selain itu, Pramono mengungkapkan, keputusan untuk memilih seseorang sebagai DGS BI  ditentukan dalam pembahasan di tingkat DPP atas usulan poksi dan fraksi. "Di PDI-P segala sesuatu yang diputuskan di DPP partai, begitu sudah jadi keputusan, berlaku kepada siapapun, anggota poksi, fraksi di posisi masing-masing untuk memperjuangkan. Biasanya solid, karena segala sesuatunya diterapkan di DPP partai," paparnya.

Adapun, Panda didakwa satu berkas dengan politisi PDI-P lainnya yakni M Iqbal, Engelina Pattiasina, dan Budiningsih. Kasus dugaan suap cek perjalan terungkap lewat "nyanyian" Agus Condro, anggota DPR 1999-2004 pada 2008 yang menyebutkan adanya cek perjalanan yang mengalir ke anggota Dewan. Agus Condro mengungkapkan, dalam pembahasan calon DGS BI di kelompok fraksi (poksi) IX DPR disebutkan bahwa Miranda bersedia menyiapkan Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.

Menurut Pramono, terkait apa yang diungkapkan Agus itu, digelar pertemuan di restoran Bunga Rampai, Menteng, Jakarta yang melibatkan Pramono, Panda, dan Dudhie Makmun Murod yang saat itu menjabat Bendahara Fraksi PDI-P. Dudhie juga merupakan orang yang menerima sejumlah cek perjalanan dari Nunun Nurbaeti melalui Arie Malangjudo. Pramono mengaku dia tidak mendengar adanya pernyataan Dudhie yang mengungkapkan bahwa Panda yang menyebabkan "musibah" dugaan suap cek perjalanan itu.

"Apa saksi mendengar ada pernyataan dari Dudhie, ini TC gara-gara abang (Panda), dari abang (Panda), ada itu?" tanya kuasa hukum Panda, Juniver Girsang yang kemudian dijawab "Tidak ada".

"Mengenai kegusaran (Dudhie karena menerima cek) saya menangkap," lanjut Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com