Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sudah Prediksi Serangan Balik Nazar

Kompas.com - 25/05/2011, 15:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat sudah memprediksi adanya serangan balik M Nazaruddin pasca-pemberhentiannya sebagai bendahara umum partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah, segala kemungkinan sudah diperhitungkan sehingga partai bisa mengambil langkah yang tepat.

"Iya, tentu sudah diperhitungkan semua," ungkap Jafar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/5/2011).

Nazaruddin mulai "bernyanyi" pasca-pemberhentiannya oleh Dewan Kehormatan Demokrat karena dinilai melanggar kode etik partai. Sejak malam setelah pengumuman, Nazaruddin terus mengungkapkan sejumlah elite Demokrat yang ditudingnya juga melakukan pelanggaran, antara lain Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Menpora Andi Mallarangeng, dan adik Andi, Choel Mallarangeng. Choel cukup banyak terlibat dalam aktivitas Partai Demokrat.

Sebagai ketua fraksi, Jafar juga belum bisa memastikan apakah Nazaruddin akan diberhentikan pula sebagai bendahara fraksi. Menurut dia, untuk menghasilkan keputusan itu, fraksi harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPP. Jafar meminta semua pihak menghormati keputusan Dewan Kehormatan meski banyak juga yang berpihak kepada Nazaruddin.

Keputusan Dewan Kehormatan sendiri, lanjutnya, berbeda dengan hasil kerja tim pencari fakta yang dibentuk oleh fraksi. Menurut Jafar, tim hanya memperjelas persepsi dari isu yang melibatkan Nazaruddin.

"Kami hanya mengonfirmasikan dari aspek yang mengatakan bahwa Nazaruddin terlibat dalam kasus. Kalau keputusan Dewan Kehormatan dalam anggaran dasar itu memang begitu, final," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    Nasional
    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Nasional
    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    Nasional
    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Nasional
    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Nasional
    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Nasional
    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

    Nasional
    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Nasional
    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Nasional
    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Nasional
    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Nasional
    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nasional
    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    Nasional
    Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

    Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com