Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Abaikan Industri Strategis

Kompas.com - 18/05/2011, 17:08 WIB

KOMPAS.com — Kecelakaan pesawat Merpati MA-60 di Kaimana, Papua Barat, tak cuma menimbulkan korban jiwa. Setelah terjadinya kecelakaan ini, rentetan pertanyaan atas alasan pembelian pesawat ini dan proses pengadaannya muncul.

Hari Laksono, mantan Direktur Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) masa pemerintahan BJ Habibie atau sebelum berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia, mengatakan, kualitas Xian MA-60 yang diproduksi China masih di bawah CN 235 yang diproduksi IPTN. Menurut Hari, MA-60 merupakan pengembangan dari pesawat Antonov 24 dan 26 yang dikembangkan Rusia.

Selama ini dikenal bahwa pesawat yang dikembangkan Rusia lebih rentan daripada buatan Barat. "Kalau misalnya dibandingkan dengan Boeing 737, maka Boeing kecelakaan satu kali, pesawat Rusia sudah delapan kali. Kalau dibandingkan Airbus, maka Airbus satu kali, pesawat Rusia sudah 15 kali," kata Hari dalam diskusi "Kasus Merpati MA-60, Nasionalisme dan Industri Penerbangan" yang diadakan hari ini di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta Pusat.

Pesawat CN 235, menurut Hari, lebih baik daripada MA-60. "CN 235 itu sudah dapat sertifikat dari FAA, MA-60 ini kan belum," urai Hari. Dengan fakta itu, CN 235 mempunyai kelayakan lebih tinggi dibanding MA-60.

Terkait dengan dana 220 juta dollar AS yang dipinjam untuk membeli MA-60, Hari mengatakan, "Kalau itu dipakai untuk membeli CN 235, maka bisa dapat 20, sekaligus spare part, plus service full, dan bisa bayar di belakang."

Hari mengaku bingung dengan alasan Merpati membeli MA-60. "Katanya biar kapasitasnya bisa 50 orang. Tapi yang jatuh di Kaimana itu kan kapasitasnya cuma 25 atau 27 orang. Bagaimana itu?" kata Hari.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Akbar Faisal, anggota DPR dari Partai Hanura, mengatakan, "Pembelian pesawat ini bukti bahwa pemerintah selama ini tidak berpihak dengan industri dalam negeri."

Menurutnya, pemerintah selama ini hanya berpihak pada industri yang menghidupi banyak rakyat kecil seperti olahan kayu dan rotan. "Tapi, bagaimana dengan industri strategis seperti pesawat terbang?" tanyanya.

Ia membenarkan bahwa industri yang menghidupi rakyat kecil memang harus didukung, tetapi hal yang sama juga harus dilakukan pada industri strategis. "Kalau mau berpihak pada industri dalam negeri, harus serius dong. Jangan cuma pada industri singkong," cetusnya.

Hari menimpali, China sendiri yang memproduksi MA-60 menaruh perhatian besar pada industri strategis. "Pesawat menjadi satu dari 16 industri strategis yang didukung, selain drugs dan telekomunikasi," paparnya. Menurutnya, hal yang sama semestinya juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com