Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Tak Punya Akun "dpr.go.id"

Kompas.com - 05/05/2011, 17:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR RI mengaku tak memiliki ID pengguna surat elektronik (e-mail) dengan domain resmi @dpr.go.id. Seluruhnya menggunakan domain pilihan masing-masing. Ada yang menggunakan domain resmi fraksi, namun sebagian besar masih menggunakan domain gratisan. Ketua DPR RI Marzuki Alie pun masih menggunakan domain gratisan.

"E-mail saya marzuki_alie@yahoo.co.id," ungkap Marzuki kepada wartawan, Kamis (5/5/2011).

Politisi Demokrat ini menegaskan, e-mail pribadinya ini sehari-hari digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, ini hanya salah satu akses dari sekian akses lainnya, seperti website, surat, kedatangan langsung, telepon atau melalui pesan singkat (SMS). Selain itu, Marzuki juga aktif di akun Twitter dan Facebook miliknya. Terkait kebutuhan akan akses komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat, Marzuki mengatakan, kinerja anggota juga ditunjang oleh e-mail dan situs web komisi maupun DPR secara menyeluruh yang dikelola oleh sekretariat fraksi di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bikin E-mail Sendiri

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan juga mengaku tidak memiliki alamat e-mail dengan domain resmi DPR. Taufik menyebut satu alamat pribadinya dan satu alamat e-mail yang digunakan untuk menerima aspirasi dan berkomunikasi dengan kolega dan konstituen. Keduanya memiliki domain gratisan pula, @gmail.com.

"Kalau e-mail pribadi saya buka sendiri, tapi kalau yang terkait kedinasan DPR, saya memanfaatkan e-mail yang saya siapkan khusus dan dikelola oleh staf ahli saya. Biasanya terkait posisi tugas di DPR, e-mail langsung ke staf narilkirom@gmail.com," kata politisi PAN ini.

Alamat e-mail ini dibutuhkannya tak hanya untuk berkomunikasi seperti yang bisa dipenuhi oleh telepon dan pesan singkat. Namun, untuk bertukar data dan gambar atau foto dengan kolega dan konstituen dari seluruh nusantara tentu memerlukan e-mail. Menurutnya pula, domain resmi @dpr.go.id hanya digunakan untuk kesekretariatan alat kelengkapan dewan, misalnya fraksi, komisi atau badan kelengkapan yang ada di DPR.

"Tapi kalau terkait anggota, e-mail pribadi saja," tambahnya.

Politisi PKS Nasir Jamil juga membenarkan bahwa dirinya tak memiliki akun dengan domain resmi DPR. Nasir menggunakan alamat e-mail yang dibuatnya sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat atau berkomunikasi dengan kolega. Nasir pun menggunakan domain gratisan juga @yahoo.com.

"Kalau e-mail saya ada, nasirjamil@yahoo.com," katanya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com