Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung: Wakil Atut Akan Disurvei

Kompas.com - 23/04/2011, 11:14 WIB

CILEGON, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Agung Laksono akan melakukan survei terhadap kandidat calon Wakil Gubernur Banten yang akan mendampingi Ratu Atut Chosiyah pada Pilkada 2011. "Nama-nama kandidat calon Wakil Gubernur Banten belum masuk ke DPP, tetapi yang jelas siapa pun nanti yang akan mendampingi Ibu Atut dalam Pemilihan Gubernur Banten adalah orang yang dikenal dan mampu mengimbangi," kata Agung seusai menghadiri pembukaan Muktamar V Satuan Karya Ulama (Satkar) di Cilegon, Banten, Sabtu (23/4/2011).

Menurut Agung, Dewan Pimpinan Pusat akan menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Banten agar melakukan survei untuk mengetahui sejauh mana dan seperti apa kapasitas kandidat yang akan mendampingi Atut Chosiyah. "Memang rekomendasi dari Golkar Banten diserahkan kepada Ibu Atut, dan kita serahkan untuk wakilnya, untuk mengetahui siapa yang cocok, harus dilakukan survei," katanya.

Disinggung mengenai adanya calon dari kader Golkar ataupun dari partai yang berkoalisi, Agung belum bisa menjelaskan secara detail. "Coba tanya langsung kepada Bu Atut," katanya.

Di tempat yang sama, Ratu Atut Chosiyah mengaku kandidat calon Wakil Gubernur Banten, yang akan mendampingi dirinya pada Pilkada Gubernur 2011, akan diketahui pada Agustus. "Belum ada, siapa kandidatnya, baik dari partai politik maupun dari lingkungan birokrat karena masih belum dibahas. Pokoknya nanti sebelum pendaftaran Agustus 2011 akan diumumkan. Jadi masih jauh," katanya.

Namun, Atut meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan siapa kandidat calon Wagub Banten kepada dirinya. "Kalau ada yang mengusulkan, silakan dari teman-teman juga bisa menyampaikan," katanya seraya tersenyum.

Untuk kriterianya sendiri, lanjut Atut, sosok yang akan mendampinginya sebagai calon Wakil Gubernur Banten adalah seseorang yang mampu bekerja sama dan bisa menjalankan roda pemerintahan. "Untuk popularitas itu tidak terlalu penting," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com