Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Harus Tetap Tenang...

Kompas.com - 15/04/2011, 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PKS dan PKB meminta masyarakat tetap tenang dalam menanggapi aksi bom bunuh di Masjid Adz Zikro di kompleks Mapolresta Cirebon, Jawa Barat, Jumat (15/4/2011) siang. Untuk itu, PKS dan PKB meminta proses hukum terus berlanjut untuk menyelesaikan persoalan ini dan masyarakat perlu mendukung dengan sikap tenang.

"PKS mengimbau masyarakat Cirebon untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq kepada Kompas.com, Jumat sore.

Mahfudz mengatakan, PKS mengecam keras aksi teror bom yang justru terjadi di rumah ibadah. Menurut anggota Komisi I DPR ini, perbuatan tersebut tidak bisa ditoleransi atas nama apa pun. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus segera bertindak.

"DPP PKS mendesak pihak kepolisian dan intelijen untuk mengusut kasus tersebut dengan segera dan mengungkap aktor-aktor pelaku dan para pihak yang terlibat," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen PKB Imam Nahrowi. PKB mendesak Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk segera membongkar jaringan pelaku bom di kompleks Polres Cirebon.

Menurut Nahrowi, aksi bom masa kini tak lagi hanya mengancam stabilitas dan keamanan nasional, tetapi sudah berani masuk ke area aparat penegak hukum yang sebenarnya bertugas mengamankan dan menertibkan masyarakat.

"Karenanya, DPP PKB minta kepada Kapolri untuk bertindak tegas, cepat, tega, dan berani membongkar dan mengkap otak utama teror ini. Bila Polri tidak mampu membongkar, maka jangan segan-segan minta bantuan kepada aparat TNI dan BIN. Kami juga meminta Presiden memberi peluang lebih besar kepada aparat intelijen untuk secara dini mendeteksi dan menangkap para teroris agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi," ungkapnya.

PKS dan PKB mengaku sangat berduka terhadap para korban luka berat dan luka ringan yang disebabkan ledakan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com