Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung: Ketua Setgab, Tunggu Presiden

Kompas.com - 11/04/2011, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan secara resmi kontrak politik baru partai-partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. Informasi yang beredar, salah satu perubahan dalam kontrak koalisi baru ini adalah model kepemimpinan baru yang bersifat kolektif.

"(Ketua harian) belum diumumkan. Saya belum tahu persis. Tunggu saja. Saya kira itu keputusan Pak SBY," kata Wakil Ketua Umum Agung Laksono kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/4/2011).

Sebelumnya, seperti yang diwartakan, draf baru kontrak koalisi memuat poin bahwa Setgab akan dipimpin secara kolektif. Wakil Sekjen PPP M Romahurmuziy mengatakan, jika aturan ini berlaku, kursi ketua harian Setgab yang selama ini didelegasikan khusus oleh Yudhoyono kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan berubah.

"Di draf baru, kepemimpinan Setgab itu kolektif," ujarnya di sela-sela diskusi PKB, Minggu (10/4/2011).

Menurut anggota Komisi VII DPR ini, kepemimpinan harian yang bersifat kolektif justru lebih baik bagi hubungan di antara anggota koalisi sendiri. Dengan pola demikian, komunikasi antaranggota menjadi hangat kembali.

"Ini membuat komunikasi itu tak berjarak di antara partai-partai Setgab itu karena sekarang ini kan seringnya antara Pak SBY dan Pak Ical saja sebagai ketua harian," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Marwan Jafar justru mengaku tak tahu-menahu soal kepemimpinan kolektif yang termuat dalam draf kontrak koalisi yang baru. Menurut dia, PKB sendiri belum membubuhkan paraf di draf tersebut, tetapi sudah menjadi perbincangan di kalangan ketua umum partai. "Ah, enggak adalah itu (soal kepemimpinan kolektif)," ungkap Ketua Fraksi PKB DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com